DPR harap Moeldoko utamakan pengamanan pulau terluar
DPR harap Moeldoko utamakan pengamanan pulau terluar
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan, tugas Panglima TNI mendatang sangat berat. Selain momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, masih ada beberapa agenda reformasi internal yang mangkrak.
Menurutnya, reformasi TNI itu antara lain revisi Undang-Undang (UU) Peradilan Militer, ancaman non tradisional, transparansi dan efisiensi anggaran pertahanan.
"Sudah semestinya jika Moeldoko jadi Panglima TNI, maka kekuatan teritorial di perkotaan digeser ke pengamanan perbatasan serta pulau terluar lebih diutamakan," kata Helmy Fauzi lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (30/7/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, dalam fit and proper test di Komisi I DPR pada Agustus mendatang, Moeldoko akan ditanyai seputar pemenuhan Minimum Essential Forces 2014.
Apalagi saat ini disinyalir masih banyak praktik off budget dalam operasi dan kebutuhan personel.
"Saatnya Panglima TNI yang baru nanti menghapus semua pembiayaan off budget demi menjaga profesionalitas militer dan kami akan menagih janji ini," tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko.
Menurutnya, reformasi TNI itu antara lain revisi Undang-Undang (UU) Peradilan Militer, ancaman non tradisional, transparansi dan efisiensi anggaran pertahanan.
"Sudah semestinya jika Moeldoko jadi Panglima TNI, maka kekuatan teritorial di perkotaan digeser ke pengamanan perbatasan serta pulau terluar lebih diutamakan," kata Helmy Fauzi lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (30/7/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, dalam fit and proper test di Komisi I DPR pada Agustus mendatang, Moeldoko akan ditanyai seputar pemenuhan Minimum Essential Forces 2014.
Apalagi saat ini disinyalir masih banyak praktik off budget dalam operasi dan kebutuhan personel.
"Saatnya Panglima TNI yang baru nanti menghapus semua pembiayaan off budget demi menjaga profesionalitas militer dan kami akan menagih janji ini," tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko.
(maf)
Explore More