Penyadapan SBY oleh Australia tak bisa ditolerir
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengikuti KTT G-20 di London, Inggris dinilai tidak bisa ditolerir. Sebagai negara tetangga yang berhubungan baik, tindakan pemerintah Australia dianggap melanggar etika.
"Dari segi tata krama sebenarnya tindakan itu tidak bisa ditolerir. Apalagi mereka pada waktu itu sedang melakukan kegiatan tingkat tinggi," ujar Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) Bantarto Bandoro kepada Sindonews, Senin (29/7/2013).
Namun, lanjut dia, pengungkapan informasi itu oleh media massa Australia bernama Sydney Morning Herald tak bisa dibendung oleh siapapun. Pasalnya, Australian menganut sistem pers yang sangat liberal.
"Saya tidak melihat ada prospek bagi pemerintah Australia untuk memberikan sanksi kepada Sydney Morning Herald," tandasnya.
Menurut Senior Research Fellow di ISEAS Singapore ini, yang perlu diungkap lebih jauh adalah motivasi penyadapan tersebut dan siapa aktor intelektual dibalik penyadapan tersebut.
"Karena yang mengungkap adalah koran Australia, maka semestinya pemerintah Australia yang harus menyelidiki kasus itu kalau dia tidak mau hubungannya dengan Indonesia menjadi buruk," pungkasnya.
"Dari segi tata krama sebenarnya tindakan itu tidak bisa ditolerir. Apalagi mereka pada waktu itu sedang melakukan kegiatan tingkat tinggi," ujar Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) Bantarto Bandoro kepada Sindonews, Senin (29/7/2013).
Namun, lanjut dia, pengungkapan informasi itu oleh media massa Australia bernama Sydney Morning Herald tak bisa dibendung oleh siapapun. Pasalnya, Australian menganut sistem pers yang sangat liberal.
"Saya tidak melihat ada prospek bagi pemerintah Australia untuk memberikan sanksi kepada Sydney Morning Herald," tandasnya.
Menurut Senior Research Fellow di ISEAS Singapore ini, yang perlu diungkap lebih jauh adalah motivasi penyadapan tersebut dan siapa aktor intelektual dibalik penyadapan tersebut.
"Karena yang mengungkap adalah koran Australia, maka semestinya pemerintah Australia yang harus menyelidiki kasus itu kalau dia tidak mau hubungannya dengan Indonesia menjadi buruk," pungkasnya.
(kri)