Sulit tekan anggaran, pemda tutup penerimaan CPNS

Sindonews.com - Tahun ini, pemerintah membuka peluang 60.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka sekitar 295 kementerian/lembaga di pusat hingga kabupaten/kota di Indonesia.

Tahun ini tak sedikit pengajuan formasi CPNS dari pemerintah daerah (pemda) yang ditolak karena anggaran daerah yang belum berpihak pada publik.

Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azis Subekti menyebutkan, setidaknya sekitar 50 persen pemda di Indonesia belum dapat menekan anggaran belanja gaji pegawainya.

“Pelamar umum untuk CPNS 2013 ada 60.000 formasi, masing-masing pusat 20.000 formasi dan daerah 40.000 formasi. Peluang ini terdiri dari 68 kementerian/lembaga pusat, 30 lembaga di provinsi, dan 197 lembaga kabupaten/kota,” ungkap dia saat ditemui di Cirebon, JAwa Barat, Senin (29/7/2013).

Selain formasi pelamar umum (CPNS), tahun ini juga dibuka peluang formasi Kategori 1 (K-1) dan Kategori 2 (K-2). Sayang, untuk K-1 atau tenaga honorer belum dapat dipastikan.

Sedangkan untuk K-2 atau tenaga honorer yang tidak masuk K-1 yang pengangkatannya oleh instansi berwenang dan gajinya dari APBN, formasinya berjumlah 611.692 orang terdiri dari 72.064 orang di lembaga pemerintah pusat dan 539.632 di lembaga pemda.

Dia menyebutkan, sejak 2012 pemda yang hendak mengajukan penerimaan formasi CPNS disyaratkan belanja pegawai pada APBD masing-masing di bawah 50 persen. Selain itu, analisa beban kerja pegawai juga harus meyakinkan.

“Setidaknya 40-50 persen pemda di Indonesia belum dapat menekan belanja pegawainya hingga di bawah 50 persen. Tahun lalu saja banyak pengajuan pemda untuk penerimaan CPNS yang ditolak,” tambah calon anggota DPR RI ini.

Di Jawa Barat saja, hanya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kota Depok, yang mendapat peluang penerimaan CPNS tahun ini. Di luar daerah tersebut, tidak ada penerimaan CPNS, termasuk Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

Dia mengingatkan, pemda harus pintar-pintar mengurangi belanja pegawainya. Di sisi lain, pihaknya menjamin penyelenggaraan tes penerimaan CPNS tahun ini tetap transparan. Apalagi, penyelenggaraan tes CPNS melibatkan Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui MoU bersama Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) Kota Cirebon, Ferdinan Wiyoto mengaku menerima penolakan dari kementerian terkait pengajuan 1.500 formasi CPNS tahun ini. Pengajuan formasi itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Cirebon.

“Tahun ini kemungkinan hanya ada pengangkatan sekitar 400 orang dari formasi K-2. Tapi memang, anggaran kita dinilai belum sesuai syarat pengajuan CPNS. Padahal, pegawai itu akan selalu kurang karena ada pegawai yang pensiun ataupun meninggal dunia,” jelas dia, kemarin.