Sudah waktunya wajib belajar 12 tahun diterapkan
Rabu, 24 Juli 2013 - 08:09 WIB
Sudah waktunya wajib belajar 12 tahun diterapkan
A
A
A
Sindonews.com - Pendidikan yang laik, rupanya masih menjadi permasalahan yang belum bisa diwujudkan sampai saat ini. Terutama bagi anak Indonesia yang berada di pelosok negeri.
Tim ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Muhammad Joni mengatakan, sudah seharusnya pemerintah menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
"Pemerintah masih menggunakan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan saat ini sudah ada di beberapa daerah yang melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Kenapa pemerintah tidak tidak mengubah wajib belajar menjadi 12 tahun. Toh ini juga merupakan hak anak dan itu ada dalam konversi hak anak," ucapnya, saat dihubungi Sindonews, Rabu (24/7/2013).
Menurutnya, perlu ada solusi tepat dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak. "Ada dua syarat untuk memajukan pendidikan anak, pertama secara progresif dan kedua perlu ada kesetaraan (on the basis of equal opportunity). Oleh sebab itu, pemerintah dalam melakukan setiap terobosan dan program, harus yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa saja," pungkasnya.
Di sisi lain, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menag PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan Konversi Anak ialah anak berusia dibawah 18 tahun.
Dalam sensus penduduk BPS 2010 terdapat 34,6 persen dari jumlah penduduk Indonesia, sekira 80 juta anak Indonesia. Untuk itu kewajiban bersama dalam menyiapkan hak anak untuk menciptakan masyarakat cerdas.
"Peran keluarga dan kelompok terkencil sangat berperan penting dalam mendidik anak usia dini. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dalam membentuk karakter dan kualitas anak," ujar Menag PP dan PA saat melaporkan acara puncak peringatan hari anak nasional 2013 di Gedung UKM Convention Hall, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juli 2013.
Tim ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Muhammad Joni mengatakan, sudah seharusnya pemerintah menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
"Pemerintah masih menggunakan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan saat ini sudah ada di beberapa daerah yang melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Kenapa pemerintah tidak tidak mengubah wajib belajar menjadi 12 tahun. Toh ini juga merupakan hak anak dan itu ada dalam konversi hak anak," ucapnya, saat dihubungi Sindonews, Rabu (24/7/2013).
Menurutnya, perlu ada solusi tepat dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak. "Ada dua syarat untuk memajukan pendidikan anak, pertama secara progresif dan kedua perlu ada kesetaraan (on the basis of equal opportunity). Oleh sebab itu, pemerintah dalam melakukan setiap terobosan dan program, harus yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa saja," pungkasnya.
Di sisi lain, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menag PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan Konversi Anak ialah anak berusia dibawah 18 tahun.
Dalam sensus penduduk BPS 2010 terdapat 34,6 persen dari jumlah penduduk Indonesia, sekira 80 juta anak Indonesia. Untuk itu kewajiban bersama dalam menyiapkan hak anak untuk menciptakan masyarakat cerdas.
"Peran keluarga dan kelompok terkencil sangat berperan penting dalam mendidik anak usia dini. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dalam membentuk karakter dan kualitas anak," ujar Menag PP dan PA saat melaporkan acara puncak peringatan hari anak nasional 2013 di Gedung UKM Convention Hall, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juli 2013.
(maf)
