KPK baru terima laporan dugaan korupsi Pantura
Senin, 22 Juli 2013 - 20:09 WIB
KPK baru terima laporan dugaan korupsi Pantura
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menuturkan, hingga saat ini pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan korupsi proyek perbaikan jalur Pantai Utara (Pantura) dari berbagai elemen masyarakat.
"Baru kita terima laporan-laporan, belum ada tindak lanjutnya, baru diverifikasi. Dari elemen-elemen masyarakat," kata Samad, usai acara peresmian monumen perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2013).
Oleh karena itu, saat ini belum ada kesimpulan dari pihaknya terkait dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. "Belum ada kesimpulan. Nanti kemudian kalau dari verifikasi dokumen, itu bisa ditindaklanjuti dengan investigasi, biasanya begitu. Cuma belum ada kesimpulan," tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap, KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut.
Menurutnya ada dugaan selama ini di Kementerian PU merupakan sarang korupsi yang belum tersentuh lembaga anti korupsi, karena selama ini sistem tender proyek dilakukan dengan cara arisan.
Kemudian yang menjadi sorotan adalah alasan mengapa jalan tersebut menjadi langganan untuk diperbaiki dan bagaimana kualitas bahan-bahan infrastruktur jalan itu, serta berapa anggaran yang dikeluarkan.
"Baru kita terima laporan-laporan, belum ada tindak lanjutnya, baru diverifikasi. Dari elemen-elemen masyarakat," kata Samad, usai acara peresmian monumen perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2013).
Oleh karena itu, saat ini belum ada kesimpulan dari pihaknya terkait dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. "Belum ada kesimpulan. Nanti kemudian kalau dari verifikasi dokumen, itu bisa ditindaklanjuti dengan investigasi, biasanya begitu. Cuma belum ada kesimpulan," tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap, KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut.
Menurutnya ada dugaan selama ini di Kementerian PU merupakan sarang korupsi yang belum tersentuh lembaga anti korupsi, karena selama ini sistem tender proyek dilakukan dengan cara arisan.
Kemudian yang menjadi sorotan adalah alasan mengapa jalan tersebut menjadi langganan untuk diperbaiki dan bagaimana kualitas bahan-bahan infrastruktur jalan itu, serta berapa anggaran yang dikeluarkan.
(maf)
