Kementerian PU diam soal dugaan korupsi proyek Pantura
Sabtu, 20 Juli 2013 - 12:35 WIB
Kementerian PU diam soal dugaan korupsi proyek Pantura
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Winarno, enggan mengomentari dugaan korupsi perbaikan jalan jalur pantai utara (Pantura).
"itu saya no comment, saya tidak mengerti," ujar Winarno usai diskusi Sindo Radio, di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).
Dia menegaskan, penanganan jalur pantura sama seperti jalur lainnya, pasalnya dari Rp30 triliun anggaran perbaikan, Rp1 triliun dialokasikan ke jalur Pantura.
Winarno menduga, masyarakat menilai ada yang tidak benar atau penyelewengan karena penanganan perbaika membuat macet. Dia kembali menegaskan, perbaikan pantura sama dengan jalur yang lain.
"Cuma karena penanganan yang menimbulkan kemacetan, lalu membuat orang mengira ada sesutau yang tidak benar, padahal penangannya sama," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus adanya potensi dugaan korupsi dalam perbaikan infrastruktur jalan pantai utara (utara).
"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto saat buka bersama dengan wartawan di kantor KPK, Jakarta, Jumat 19 Juli 2013.
Kendati demikian, kasus dugaan korupsi masih dalam tahap pengkajian, jika ada data yang akurat maka akan ditindak lanjuti, tapi sampai saat ini masih belum sampai ke tahap penindakan.
"Kalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat)," pungkasnya.
"itu saya no comment, saya tidak mengerti," ujar Winarno usai diskusi Sindo Radio, di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).
Dia menegaskan, penanganan jalur pantura sama seperti jalur lainnya, pasalnya dari Rp30 triliun anggaran perbaikan, Rp1 triliun dialokasikan ke jalur Pantura.
Winarno menduga, masyarakat menilai ada yang tidak benar atau penyelewengan karena penanganan perbaika membuat macet. Dia kembali menegaskan, perbaikan pantura sama dengan jalur yang lain.
"Cuma karena penanganan yang menimbulkan kemacetan, lalu membuat orang mengira ada sesutau yang tidak benar, padahal penangannya sama," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus adanya potensi dugaan korupsi dalam perbaikan infrastruktur jalan pantai utara (utara).
"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto saat buka bersama dengan wartawan di kantor KPK, Jakarta, Jumat 19 Juli 2013.
Kendati demikian, kasus dugaan korupsi masih dalam tahap pengkajian, jika ada data yang akurat maka akan ditindak lanjuti, tapi sampai saat ini masih belum sampai ke tahap penindakan.
"Kalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat)," pungkasnya.
(kri)
