Tuntaskan KPS, pemerintah andalkan muskel
Rabu, 17 Juli 2013 - 21:36 WIB
Tuntaskan KPS, pemerintah andalkan muskel
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 47.074 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sudah diretur. Jumlah ini setara dengan 0,3 persen dari total 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Berdasarkan data pada Rabu (17/7/2013), per pukul 13.00 WIB, sebanyak 12.227.737 KPS atau 78,73 persen sudah didistribusikan kepada penerima.
Terkait pengganti dari sasaran KPS yang dikembalikan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tarmizi Karim mengatakan, mekanisme yang digunakan adalah musyawarah kelurahan (muskel) dan musyawarah desa (musdes).
"Mekanisme ini memungkinkan aparat desa dan masyarakat bermusyawarah dan memutuskan warga masyarakat yang berhak, namun belum terdaftar sebagai penerima BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," kata Tarmizi, saat ditemui di kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
Menurut Tarmizi, warga yang teridentifikasi berhak menerima program kompensasi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di luar penerima yang sudah masuk ke dalam pagu anggaran. Mereka akan mendapatkan bantuan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kemendagri sudah mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah dari seluruh Indonesia untuk melakukan kesepakatan pengalokasian dana dari APBD untuk warga yang berhak namun tidak masuk pagu. Hal ini sudah memiliki payung hukum yaitu surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," tandasnya.
Dia menjelaskan, sebelumnya sudah diadakan pertemuan dengan pemerintah daerah. Lalu juga dilakukan kesepakatan pemerintah provinsi dan daerah supaya mengalokasikan dana. Lanjut dia, saat ini masalah yang dihadapi daerah seperti belum bisa menyalurkan BLSM karena data dianggap tidak sesuai dengan data masyarakat miskin di daerahnya. "Untuk itu akan dilakukan pendataan ulang melalui muskes dan musdes," pungkasnya.
Berdasarkan data pada Rabu (17/7/2013), per pukul 13.00 WIB, sebanyak 12.227.737 KPS atau 78,73 persen sudah didistribusikan kepada penerima.
Terkait pengganti dari sasaran KPS yang dikembalikan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tarmizi Karim mengatakan, mekanisme yang digunakan adalah musyawarah kelurahan (muskel) dan musyawarah desa (musdes).
"Mekanisme ini memungkinkan aparat desa dan masyarakat bermusyawarah dan memutuskan warga masyarakat yang berhak, namun belum terdaftar sebagai penerima BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)," kata Tarmizi, saat ditemui di kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
Menurut Tarmizi, warga yang teridentifikasi berhak menerima program kompensasi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di luar penerima yang sudah masuk ke dalam pagu anggaran. Mereka akan mendapatkan bantuan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kemendagri sudah mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah dari seluruh Indonesia untuk melakukan kesepakatan pengalokasian dana dari APBD untuk warga yang berhak namun tidak masuk pagu. Hal ini sudah memiliki payung hukum yaitu surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," tandasnya.
Dia menjelaskan, sebelumnya sudah diadakan pertemuan dengan pemerintah daerah. Lalu juga dilakukan kesepakatan pemerintah provinsi dan daerah supaya mengalokasikan dana. Lanjut dia, saat ini masalah yang dihadapi daerah seperti belum bisa menyalurkan BLSM karena data dianggap tidak sesuai dengan data masyarakat miskin di daerahnya. "Untuk itu akan dilakukan pendataan ulang melalui muskes dan musdes," pungkasnya.
(maf)
