Sistem jaminan sosial di Indonesia disorot dunia

Kamis, 11 Juli 2013 - 13:56 WIB
Sistem jaminan sosial...
Sistem jaminan sosial di Indonesia disorot dunia
A A A
Sindonews.com - Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia didorong untuk segera memiliki sistem jaringan pengaman sosial (safety net) untuk menyokong pertumbuhan di Asia Timur tetap berkelanjutan.

Hal itu dikatakan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergie Laksmono, usai menjadi pembicara dalam Network of East Asian Think-Tanks Working Group (NEAT WG) on Inclusive Growth Workshop.

Saat ini, kata Bambang, Indonesia sedang menyongsong penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Universal 2014. Hal itu menjadi tantangan untuk memastikan sistem tersebut bisa terwujud.

"Jadi kita juga sangat disorot soal itu (SJSN), pengalaman kita, taruhan kita sendiri. Untuk memastikan itu bisa terwujud. Ditolak oleh sebagian buruh tentu mungkin ada, karena biar bagaimana juga sistem kehidupan bernegara, harus punya itu demi kemajuan yang kita capai. Buruh pada hakikatnya pasti menerima, hanya kalkulasinya saja," ujarnya di Perpustakaan UI, Depok, Kamis (11/07/2013).

Indonesia, kata Bambang, dibanding negara ASEAN lainnya masih boleh dibilang sudah melakukan banyak perbaikan dan pencapaian. Perkembangan dari segi program serta pengentasan kemiskinan, secara undang-undang sudah lebih maju.

"Tetapi kan proses pemiskinan masih sering terjadi. Kita sedang berkejaran, kemiskinan juga ada tapi kita bekerja keras agar sistem jaminan terwujud," paparnya.

Bambang menilai, peranan dari sistem kesejahteraan sosial sangat penting untuk membangun kesinambungan ekonomi Indonesia. Apalagi, lanjutnya, negara ini memegang prinsip-prinsip dasar mekanisme pasar yang liberal.

"Di negara mana pun yang seperti itu pasti punya sistem jaminan sosial. Bagi orang yang kalah atau tidak beruntung, korban harus bisa ditanggung oleh publik jaminan kolektif. Adalah yang disebut jaring pengaman sosial safety net. Bayangkan saja, sudah kapitalis, enggak punya jaminan, kacau nanti," tukasnya.
(maf)
Berita Terkait
BP Taskin Finalisasi...
BP Taskin Finalisasi Buku Rencana Besar Penuntasan Kemiskinan
1,3 Juta Warga Pesisir...
1,3 Juta Warga Pesisir Jadi Target Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2022
BP Taskin Gandeng Perusahaan...
BP Taskin Gandeng Perusahaan China Latih Anak Muda Miskin Jadi Tenaga Siap Kerja
Desa Berperan Penting...
Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya
Kunjungi BP Taskin,...
Kunjungi BP Taskin, Bupati Indramayu dan Bombana Minta Resep Atasi Kemiskinan
Ganjar Puji Kades Blora...
Ganjar Puji Kades Blora Soal Cara Menurunkan Kemiskinan
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Trionda, Bola Robotik...
Trionda, Bola Robotik Piala Dunia 2026 yang Punya Baterai dan Sensor VAR
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved