Penentuan puasa, pemerintah sidang isbat hari ini

Sindonews.com - Pemerintah masih akan membicarakan penentuan bulan ramadhan pada sidang isbat. Sidang akan dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan ulama di Indonesia.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Jamil mengatakan, otoritas terbesar ada pada sidang isbat. Dalam hal ini pemerintah masih menggunakan metode lama yaitu badan hisab dan ruwiyah.

"Jadi kedua metode tersebut digunakan penghitungan hisab yang dipergunakan untuk melihat hilal," tandasnya, Minggu (8/7/2013).

Abdul menyatakan, dalam mekanismenya, Kemenag juga akan memperoleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menunjukan mandar awal puasa dan penetuan bulan syahwal. Hal ini penting, karena mandat tersebut adalah langkah awal pemerintah dalam memberikan panduan kepada seluruh masyarakat islam di Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kedua metode tersebut dihitung secara empirik. Penghitunganya dihitung oleh para ahli falaq dan astronomi islam dan modern. "Ada teman-teman yang membantu seperti para ulama dan pesantren serta astonomi planetarium dan bosha bandung," ujarnya.

Selain itu, dalam memantau hilal yang terjadi, pemerintah sudah memasang 33 titik sesuai dengan provinsi di Indonesia. Lanjutnya, tempat utama dalam pemantauan hilal ialah pelabuhan dary dan gedung-gedung tinggi yang dapat dilihat dan dicermati secara spesifik.

Menurutnya, pemantauan hilal dilihat mulai dari munculnya bulan sabit sampai matahari tengelam. "Berarti jika sudah dilihat tanda tersebut menunjukan tanggal 1 Ramadan," kata nya.

Dia mengimbau, agar masyarakat dapat menaggapi dengan dewasa. Dalam hal ini, perbedaan dalam penentuan jadwal puasa adalah hal yang biasa. "Perbedaan itu biasa, yang terpenting dalam perbedaan tersebut umat islam tetap bersaudara, karena setiap perbedaan tersebut mempunyai dasar," tegasnya.

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agama (Kemenag) Zubaidi menyatakan, tempat pemantauan utama ada di pelabuhan ratu, selain itu setiap provinsi ada masinga-masing tempat dibagi dan tidak hanya pada satu tempat pada satu provinsi.

Menurutnya, dalam penentuan bulan puasa bukan hanya menurut pemerintah saja. Tetapi memang tidak ada masaalah dalam hal ini, untuk itu pemerintah mengundang semua ormas dalam hal ini. "Beda dengan Arab juga bukan hak biasa, tidak harus sama dan berbeda," tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, yang pasti pemerintah akan tetapkan 1 Ramadhan mellaui sidang isbat yang didahului dengan proses mengamati secara langusng (ruyat) hilal dan pemerintah tidak akan abaikan hisab.

Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, Muhammadiyah melakukan perhitungan hisab menjadi bagian dari sistem kalender dan penentuan ibadah ramadhan. Dalam hal ini, Muhammdiyah menentukan bulan Ramadan jatuh pada 9 Juli 2013. "Jadi 8 Juli, Muhammadiyah sudah dapat melakukan solat tarawih," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO.

Dalam hal ini, lanjut dia, Muhammadiyah sudah memiliki sistem kalender khusus untuk mengatahui jatuhnya bulan ramadhan dalam tahun ketahun. Dengan menggunakan ilmu hisab yang berpatokan pada wilayah Indonesia.

Bertemunya anatara matahari dan bulan sudah terlihat dari 8 Juli ini dan malamnya sudah dapat dilakukan solat terawih dan berpuasa. Menurutnya,perbedaan merupakan hal yang biasa. Dalam hal ini perbedaan metodelogi di dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal oleh ormas lainya bukan menjadi masalah besar.

Karena itu Muhammadiyah menghormati dan pahami perbedaan yang ada. Selain itu memeinta kepada pemerintah untuk memfasilitasi jaminan keamanan bagi Muhammadiyah dan Islam dalam menunaikan puasa.

"Kita tidak akan menghadiri sidang isbat hari ini, karena metode yang ditentukan berbeda dengan yang digunakan Muhammadiyah," tegasnya.