Kenaikan harga BBM berbau politik
A
A
A
Sindonews.com - Pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Diskusi Akademik bertema "Efek Domino Kenaikan Harga BBM" di Arena Prestasi FIS UNJ, Rawamangun.
Acara tersebut mengundang sejumlah pembicara Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja, Dosen Pascasarjana Universitas Tarumanegara, dan Perempuan Mahardika.
Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika mengatakan, kenaikan harga BBM tidak rasional karena cenderung berbau aspek politik yang sudah mendekati pemilu 2014, apalagi ada penalangan dana untuk Lapindo dalam APBNP 2013 menunjukan politik kompromistis.
"Penekanan dampak kenaikan harga BBM kepada perempuan, ibu rumah tangga dan buruh perempuan yang berada di kelompok industri," ungkapnya, Jumat (05/07/2013).
Pengurus Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja Mika Darmawan mengatakan, masyarakat harus mengawasi kenaikan harga BBM. Dia menilai perlu adanya energi alternatif dalam menyiasati masalah bahan bakar yang tdk terbarukan.
"Seharusnya harga BBM tidak perlu dinaikan, pemerintah harus peduli terhadap perekonomian rakyat bukan sekedar ekonomi makro," ujar.
Acara tersebut mengundang sejumlah pembicara Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja, Dosen Pascasarjana Universitas Tarumanegara, dan Perempuan Mahardika.
Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika mengatakan, kenaikan harga BBM tidak rasional karena cenderung berbau aspek politik yang sudah mendekati pemilu 2014, apalagi ada penalangan dana untuk Lapindo dalam APBNP 2013 menunjukan politik kompromistis.
"Penekanan dampak kenaikan harga BBM kepada perempuan, ibu rumah tangga dan buruh perempuan yang berada di kelompok industri," ungkapnya, Jumat (05/07/2013).
Pengurus Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja Mika Darmawan mengatakan, masyarakat harus mengawasi kenaikan harga BBM. Dia menilai perlu adanya energi alternatif dalam menyiasati masalah bahan bakar yang tdk terbarukan.
"Seharusnya harga BBM tidak perlu dinaikan, pemerintah harus peduli terhadap perekonomian rakyat bukan sekedar ekonomi makro," ujar.
(stb)