Pidanakan daftar ICW bentuk kriminalisasi demokrasi
Kamis, 04 Juli 2013 - 17:18 WIB
Pidanakan daftar ICW bentuk kriminalisasi demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Perseteruan antara anggota DPR RI dengan Indonesia Coruption Watch (ICW), nampaknya menuai beragam komentar. Salah satunya dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima).
Direktur Lima Ray Rangkuti mengatakan, lonceng kematian politik telah terjadi saat bentuk pengaduan masyarakat oleh ICW dipersoalkan sebagian anggota DPR RI.
"Hal yang sangat mengejutkan saat partisipasi politik masyarakat tinggi, tapi dihadapi dengan dingin oleh penguasa. Soal rilis ICW misalnya yang dilaporkan parpol atau anggota DPR terkait publikasi 36 legislator yang dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ini kan namanya kriminalisasi," kata Ray dalam diskusi publik bertajuk "DCS dan Nasib Pengaduan Masyarakat", di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Menurut Ray, langkah yang dilakukan oleh ICW dengan melakukan publikasi terhadap anggota DPR dianggap sebagai langkah tepat. Pasalnya, keterbukaan informasi publik merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui masyarakat saat ini.
"Soal rilis ICW perlu didukung dan diikuti, karena mendapat respon hangat dari publik. Dugaan saya, Pemilu 2014 hanya ada dua isu saja. Soal integritas caleg dan soal politik kemandirian," ujar pemerhati pemilu ini kepada tamu yang hadir dalam diskusi tersebut.
Selain itu, publikasi ICW dianggap sebagai inisiator sekaligus momentum tepat dalam menciptakan politik bersih yang harus dimulai saat Pemilu 2014 mendatang. Terlebih saat respon publik semakin menguat dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Bagi saya, baik caleg maupun parpol akan memperhitungkan kedua isu tersebut secara matang. Kesadaran publik yang tinggi harus direspon dengan peningkatan kerja parpol," tambah Ray.
Direktur Lima Ray Rangkuti mengatakan, lonceng kematian politik telah terjadi saat bentuk pengaduan masyarakat oleh ICW dipersoalkan sebagian anggota DPR RI.
"Hal yang sangat mengejutkan saat partisipasi politik masyarakat tinggi, tapi dihadapi dengan dingin oleh penguasa. Soal rilis ICW misalnya yang dilaporkan parpol atau anggota DPR terkait publikasi 36 legislator yang dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ini kan namanya kriminalisasi," kata Ray dalam diskusi publik bertajuk "DCS dan Nasib Pengaduan Masyarakat", di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Menurut Ray, langkah yang dilakukan oleh ICW dengan melakukan publikasi terhadap anggota DPR dianggap sebagai langkah tepat. Pasalnya, keterbukaan informasi publik merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui masyarakat saat ini.
"Soal rilis ICW perlu didukung dan diikuti, karena mendapat respon hangat dari publik. Dugaan saya, Pemilu 2014 hanya ada dua isu saja. Soal integritas caleg dan soal politik kemandirian," ujar pemerhati pemilu ini kepada tamu yang hadir dalam diskusi tersebut.
Selain itu, publikasi ICW dianggap sebagai inisiator sekaligus momentum tepat dalam menciptakan politik bersih yang harus dimulai saat Pemilu 2014 mendatang. Terlebih saat respon publik semakin menguat dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Bagi saya, baik caleg maupun parpol akan memperhitungkan kedua isu tersebut secara matang. Kesadaran publik yang tinggi harus direspon dengan peningkatan kerja parpol," tambah Ray.
(stb)
