Kemensos gerah BLSM banyak dikritik
Kamis, 04 Juli 2013 - 06:03 WIB
Kemensos gerah BLSM banyak dikritik
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku cukup terganggu atas sejumlah persoalan yang telah terjadi mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Kementerian Sosial bising (berisik) sekali mendengar ribut-ribut di lapangan, masalah ini data tidak akurat dan sebagainya," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, Andi Zainal Abidin Dulung di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).
Padahal, kata dia, banyak juga warga yang bukan kategori kurang mampu mengaku sebagai warga kurang mampu atau penerima BLSM. Agar ikut menerima kompensasi atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Permasalahan yang beda tipis tersebut, kata dia, sulit diatasi oleh pihaknya.
"Sekarang yang menjadi masalah di lapangan memang rumah tangga yang sedikit di atas 25 persen kemiskinan, itu kalau dilihat secara kasat mata karakteristiknya sama dengan yang 25 persen kemiskinan. Kita ambil yang 25 persen, bagaimana dengan orang yang 25 persen? itu sangat dekat karakteristiknya," katanya.
Seperti diketahui, pihak Kemendagri, Kemensos, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), PT Pos Indonesia telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membahas permasalahan seputar BLSM di berbagai daerah.
"Kementerian Sosial bising (berisik) sekali mendengar ribut-ribut di lapangan, masalah ini data tidak akurat dan sebagainya," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, Andi Zainal Abidin Dulung di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).
Padahal, kata dia, banyak juga warga yang bukan kategori kurang mampu mengaku sebagai warga kurang mampu atau penerima BLSM. Agar ikut menerima kompensasi atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Permasalahan yang beda tipis tersebut, kata dia, sulit diatasi oleh pihaknya.
"Sekarang yang menjadi masalah di lapangan memang rumah tangga yang sedikit di atas 25 persen kemiskinan, itu kalau dilihat secara kasat mata karakteristiknya sama dengan yang 25 persen kemiskinan. Kita ambil yang 25 persen, bagaimana dengan orang yang 25 persen? itu sangat dekat karakteristiknya," katanya.
Seperti diketahui, pihak Kemendagri, Kemensos, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), PT Pos Indonesia telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membahas permasalahan seputar BLSM di berbagai daerah.
(maf)
