Syarief Hasan halangi peluang Pramono Edhie nyapres?
Minggu, 30 Juni 2013 - 19:27 WIB
Syarief Hasan halangi peluang Pramono Edhie nyapres?
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan bahwa salah satu kriteria umum capres PD adalah mereka yang berpengalaman di pemerintahan mendapat kritik tajam.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf, pernyataan Syarief Hasan sama saja menutup peluang mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo untuk maju sebagai capres.
Syarief Hasan, menurutnya salah memahami track record untuk menjadi presiden hanya diidentifikasikan dengan jabatan menteri atau selevelnya.
“Ini salah kaprah. Memangnya hanya orang yang punya pengalaman sebagai menteri saja yang punya kapabilitas sebagai calon presiden? Bagaimana kalau menteri itu punya track record moral yang buruk atau pernah terlibat kasus korupsi? Kan tidak semua menteri itu berhasil, malah lebih banyak yang gagal. Bagaimana dengan warga negara lainnya?" tanya dia ketika dihubungi wartawan, Minggu (30/6/2013).
"Pernyataan ini seolah sudah mulai menggambarkan bahwa konvensi hasilnya sudah diarahkan. Ini memalukan, untuk apa mengelar konvensi kalau syaratnya seperti ini?” tambahnya.
Sebagai ketua harian, Syarief sudah melakukan tindakan dengan mengeluarkan pernyataan yang melebihi kapasitas seorang ketua umum sekalipun. Padahal SBY sebagai ketua umum tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu.
"SBY bahkan mengundang semua warga negara termasuk mengundang secara pribadi Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman untuk ikut serta dalam konvensi," tegasnya.
Pernyataan Syarief itu juga sama saja menutup peluang Marzuki dan Irman. "Karena mereka berdua tidak pernah punya pengalaman di pemerintahan, sementara SBY mengundang mereka,”lanjutnya.
Syarief digambarkan Asep tidak berbeda dengan Mantan Menteri Penerangan Harmoko, yang juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa calon pengganti Soeharto haruslah orang yang punya pengalaman sebagai presiden.
”Dulu Harmoko juga seperti itu, memangnya siapa orang yang punya pengalaman jadi presiden? Yah tidak ada zaman itu kecuali Pak Harto. Samalah Syarief dengan Harmoko,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, Syarief menunjukkan ketidakpahamanannya sebagai pemimpin. ”Ini menunjukkan kelas seorang Syarief Hasan yang tidak paham mengenai hukum tata negara. Kalau kita bicara hak, maka setiap warga negara berhak menjadi calon presiden tanpa dibatasi oleh hal-hal seperti itu," jelasnya.
"Seharusnya persyaratan cukup saja dibuat tidak cacat hukum, paham hukum tata negara, punya pengalaman memimpin orang banyak, punya pengaruh dan wibawa, punya keberpihakan pada kebaikan dan tidak cacat moral,” tandasnya.
Seperti diketahui, jabatan terakhir Pramono Edhie di pemerintahan yakni KSAD. Jabatan itu bukanlah selevel menteri, namun hanya selevel eselon 1 di pemerintahan.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf, pernyataan Syarief Hasan sama saja menutup peluang mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo untuk maju sebagai capres.
Syarief Hasan, menurutnya salah memahami track record untuk menjadi presiden hanya diidentifikasikan dengan jabatan menteri atau selevelnya.
“Ini salah kaprah. Memangnya hanya orang yang punya pengalaman sebagai menteri saja yang punya kapabilitas sebagai calon presiden? Bagaimana kalau menteri itu punya track record moral yang buruk atau pernah terlibat kasus korupsi? Kan tidak semua menteri itu berhasil, malah lebih banyak yang gagal. Bagaimana dengan warga negara lainnya?" tanya dia ketika dihubungi wartawan, Minggu (30/6/2013).
"Pernyataan ini seolah sudah mulai menggambarkan bahwa konvensi hasilnya sudah diarahkan. Ini memalukan, untuk apa mengelar konvensi kalau syaratnya seperti ini?” tambahnya.
Sebagai ketua harian, Syarief sudah melakukan tindakan dengan mengeluarkan pernyataan yang melebihi kapasitas seorang ketua umum sekalipun. Padahal SBY sebagai ketua umum tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu.
"SBY bahkan mengundang semua warga negara termasuk mengundang secara pribadi Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman untuk ikut serta dalam konvensi," tegasnya.
Pernyataan Syarief itu juga sama saja menutup peluang Marzuki dan Irman. "Karena mereka berdua tidak pernah punya pengalaman di pemerintahan, sementara SBY mengundang mereka,”lanjutnya.
Syarief digambarkan Asep tidak berbeda dengan Mantan Menteri Penerangan Harmoko, yang juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa calon pengganti Soeharto haruslah orang yang punya pengalaman sebagai presiden.
”Dulu Harmoko juga seperti itu, memangnya siapa orang yang punya pengalaman jadi presiden? Yah tidak ada zaman itu kecuali Pak Harto. Samalah Syarief dengan Harmoko,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, Syarief menunjukkan ketidakpahamanannya sebagai pemimpin. ”Ini menunjukkan kelas seorang Syarief Hasan yang tidak paham mengenai hukum tata negara. Kalau kita bicara hak, maka setiap warga negara berhak menjadi calon presiden tanpa dibatasi oleh hal-hal seperti itu," jelasnya.
"Seharusnya persyaratan cukup saja dibuat tidak cacat hukum, paham hukum tata negara, punya pengalaman memimpin orang banyak, punya pengaruh dan wibawa, punya keberpihakan pada kebaikan dan tidak cacat moral,” tandasnya.
Seperti diketahui, jabatan terakhir Pramono Edhie di pemerintahan yakni KSAD. Jabatan itu bukanlah selevel menteri, namun hanya selevel eselon 1 di pemerintahan.
(hyk)
