Pemda Riau harus miliki anggaran bencana asap
Sabtu, 29 Juni 2013 - 01:07 WIB
Pemda Riau harus miliki anggaran bencana asap
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) imbau Pemda Riau menganggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi bencana asap.
Menurutnya, ada delapan provinsi yang rawan terjadi bencana asap akibat kebakaran hutan. Delapan daerah tersebut seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera selatan (Sumsel) dan seluruh provinsi di Kalimantan.
"Bencana asap memang mengkhawatirkan, untuk itu delapan daerah tersebut harus lebih waspada," tandasnya saat ditemui setelah Rakornas tingkat menteri dalam evaluasi Festival Daerawan Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (28/6/2013).
Agung memaparkan, untuk itu diharapkan kerja sama antara Pemda dan pemerintah pusat untuk melakukan langkah pencegahan. "Hal ini penting karena daerah lah yang harus lebih tanggap dalam hal ini," ujar dia.
Dalam hal ini diharapkan Provinsi Riau dapat menganggarkan APBD untuk melakukan penanganan dan pencegahan. Hal ini dikarenakan, dalam menangani bencana asap diperlukan biaya dan tenaga yang banyak untuk memusnakan asap tersebut.
Lanjut dia, untuk beberapa daerah yang rawan akan bencana asap namun belum terjadi, menjadi ha penting untuk digalangan menjaga lahan dan hutan didaerah masing-masing. Sosialisasi, pencegahan, dan himbauan harus diberikan kepada seluruh masyarakat daerah baik yang dikota maupun yang diplosok.
"Menjaga lingkungan bukan hanya dari pemerintah, tetapi masyarakatlah yang menjalankan peran tersebut," tegasnya.
Menurutnya, ada delapan provinsi yang rawan terjadi bencana asap akibat kebakaran hutan. Delapan daerah tersebut seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera selatan (Sumsel) dan seluruh provinsi di Kalimantan.
"Bencana asap memang mengkhawatirkan, untuk itu delapan daerah tersebut harus lebih waspada," tandasnya saat ditemui setelah Rakornas tingkat menteri dalam evaluasi Festival Daerawan Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (28/6/2013).
Agung memaparkan, untuk itu diharapkan kerja sama antara Pemda dan pemerintah pusat untuk melakukan langkah pencegahan. "Hal ini penting karena daerah lah yang harus lebih tanggap dalam hal ini," ujar dia.
Dalam hal ini diharapkan Provinsi Riau dapat menganggarkan APBD untuk melakukan penanganan dan pencegahan. Hal ini dikarenakan, dalam menangani bencana asap diperlukan biaya dan tenaga yang banyak untuk memusnakan asap tersebut.
Lanjut dia, untuk beberapa daerah yang rawan akan bencana asap namun belum terjadi, menjadi ha penting untuk digalangan menjaga lahan dan hutan didaerah masing-masing. Sosialisasi, pencegahan, dan himbauan harus diberikan kepada seluruh masyarakat daerah baik yang dikota maupun yang diplosok.
"Menjaga lingkungan bukan hanya dari pemerintah, tetapi masyarakatlah yang menjalankan peran tersebut," tegasnya.
(lal)
