Pergantian Kapolri bukan untuk kepentingan Pemilu 2014
Rabu, 26 Juni 2013 - 22:44 WIB
Pergantian Kapolri bukan untuk kepentingan Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Widodo Umar membantah, jika pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk alasan mengamankan jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
"Mengganti pimpinan suatu organisasi itu (khususnya Kapolri) orientasi awalnya bagaimana, beban tugas atau tantangan organisasi institusi itu terjawab atau tidak," kata Widodo saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Menurut Widodo, jika alasan pergantian Kapolri orientasinya terkait dengan kinerja lebih masuk akal daripada untuk mengamankan pemilu 2014. Seperti Polri masih belum bisa meminimalisir konflik horizontal dan vertikal.
Menurutnya, maraknya kerusuhan yang masih terjadi sampai saat ini, sampai pada praktek KKN ditubuh Polri sendiri maka pantas Presiden pantas untuk menggantinya. "Pertimbangan politik harus dikebelakangkan. Pertimbangan untuk mengganti Kapolri itu kualitasnya gimana. Dia (pengganti Kapolri) harus mampu membenahi internal Polri," jelas Widodo.
Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Polri tentang pergantian dan pemberhentian Kapolri disebutkan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan Kapolri atas persetujuan anggota parlemen. Pengajuan calon Kapolri dapat disebut sah jika dalam waktu 2 minggu DPR tidak memberikan respon atas usulan presiden.
"Kalau pandangan saya, (kriteria) Kapolri tidak perlu pernah menjadi ajudan Presiden tapi kriteria calonnya itu harus mampu membenahi internal Polri dan menuntaskan tugas yang belum diselesaikan oleh pejabat sebelumnya," tandas Widodo.
"Mengganti pimpinan suatu organisasi itu (khususnya Kapolri) orientasi awalnya bagaimana, beban tugas atau tantangan organisasi institusi itu terjawab atau tidak," kata Widodo saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Menurut Widodo, jika alasan pergantian Kapolri orientasinya terkait dengan kinerja lebih masuk akal daripada untuk mengamankan pemilu 2014. Seperti Polri masih belum bisa meminimalisir konflik horizontal dan vertikal.
Menurutnya, maraknya kerusuhan yang masih terjadi sampai saat ini, sampai pada praktek KKN ditubuh Polri sendiri maka pantas Presiden pantas untuk menggantinya. "Pertimbangan politik harus dikebelakangkan. Pertimbangan untuk mengganti Kapolri itu kualitasnya gimana. Dia (pengganti Kapolri) harus mampu membenahi internal Polri," jelas Widodo.
Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Polri tentang pergantian dan pemberhentian Kapolri disebutkan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan Kapolri atas persetujuan anggota parlemen. Pengajuan calon Kapolri dapat disebut sah jika dalam waktu 2 minggu DPR tidak memberikan respon atas usulan presiden.
"Kalau pandangan saya, (kriteria) Kapolri tidak perlu pernah menjadi ajudan Presiden tapi kriteria calonnya itu harus mampu membenahi internal Polri dan menuntaskan tugas yang belum diselesaikan oleh pejabat sebelumnya," tandas Widodo.
(maf)
