Komisi III akui banyak makelar jabatan di Kepolisian
Rabu, 26 Juni 2013 - 17:07 WIB
Komisi III akui banyak makelar jabatan di Kepolisian
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengungkapkan banyaknya laporan mengenai makelar jabatan di tubuh Kepolisian khususnya untuk tingkat daerah.
"Tapi memang banyak laporan masalah promosi jabatan di lingkungan Kepolisian memang problem ini, persentasenya dari 10 ada satu atau dua orang dan itu hampir terjadi di setiap Polda, kalau di Mabes (Polri) bagus," kata Yani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Yani menyarankan, agar makelar jabatan tak terulang kembali maka proses kenaikan jabatan harus melibatkan tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dari setiap tingkat wilayah.
"Saya kira Propam perlu turun, jadi saya sudah usulkan dalam promosi (jabatan) harus melibatkan catatan (rekam jejak) dari Propam," terangnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku telah menyampaikan saran kepada Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mengatasi maraknya makelar jabatan.
"Nah itu (makelar jabatan) yang kita persoalkan, itu jadi sudah kita persoalkan, kemarin karena terbatasan jadi kita beri waktu. Makanya harus dievaluasi ulang," terangnya.
Sebelumnya, mencuat kabar tertangkapnya dua perwira menengah Polri saat melakukan upaya suap terhadap pejabat Polri guna memuluskan posisi jabatan, namun hingga kini Mabes Polri belum mengetahui kebenaran kabar tersebut.
"Tapi memang banyak laporan masalah promosi jabatan di lingkungan Kepolisian memang problem ini, persentasenya dari 10 ada satu atau dua orang dan itu hampir terjadi di setiap Polda, kalau di Mabes (Polri) bagus," kata Yani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Yani menyarankan, agar makelar jabatan tak terulang kembali maka proses kenaikan jabatan harus melibatkan tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dari setiap tingkat wilayah.
"Saya kira Propam perlu turun, jadi saya sudah usulkan dalam promosi (jabatan) harus melibatkan catatan (rekam jejak) dari Propam," terangnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku telah menyampaikan saran kepada Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mengatasi maraknya makelar jabatan.
"Nah itu (makelar jabatan) yang kita persoalkan, itu jadi sudah kita persoalkan, kemarin karena terbatasan jadi kita beri waktu. Makanya harus dievaluasi ulang," terangnya.
Sebelumnya, mencuat kabar tertangkapnya dua perwira menengah Polri saat melakukan upaya suap terhadap pejabat Polri guna memuluskan posisi jabatan, namun hingga kini Mabes Polri belum mengetahui kebenaran kabar tersebut.
(kri)
