Kasus alkes, penyidikan Mabes Polri jalan di tempat
Rabu, 26 Juni 2013 - 08:21 WIB
Kasus alkes, penyidikan Mabes Polri jalan di tempat
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ronny Frenky Sompie mengaku, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui sudah sejauh mana perkembangan penyidikan dari kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementrian Kesehatan yang sudah sejak tahun 2010 ditangani oleh Polri.
"Saya masih belum tahu itu, kalau memang saya bisa diberi waktu, akan saya mintakan ke Dir Tipikor dan Bareskrim dan kita akan berikan keterangan lebih lanjut," kata Ronny di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2013).
Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat digawangi oleh Busyro Muqoddas menemukan puluhan proyek yang digarap oleh Grup Permai milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Dari puluhan proyek tersebut, KPK melimpahkan beberapa proyek tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ke Mabes Polri.
Kejagung menangani kasus yang berbau perguruan tinggi, sedangkan di Mabes Polri menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yakni proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung.
Pada proyek pengadaan alat kesehatan ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara mencapai Rp15 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp490 miliar. Namun, hingga kini status dari kasus tersebut masih belum jelas dan terus mengendap di instansi Polri.
"Saya masih belum tahu itu, kalau memang saya bisa diberi waktu, akan saya mintakan ke Dir Tipikor dan Bareskrim dan kita akan berikan keterangan lebih lanjut," kata Ronny di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2013).
Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat digawangi oleh Busyro Muqoddas menemukan puluhan proyek yang digarap oleh Grup Permai milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Dari puluhan proyek tersebut, KPK melimpahkan beberapa proyek tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ke Mabes Polri.
Kejagung menangani kasus yang berbau perguruan tinggi, sedangkan di Mabes Polri menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yakni proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung.
Pada proyek pengadaan alat kesehatan ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara mencapai Rp15 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp490 miliar. Namun, hingga kini status dari kasus tersebut masih belum jelas dan terus mengendap di instansi Polri.
(kri)
