Penyaluran BLSM rawan terjadi penyimpangan

Sindonews.com - Pengamat sosiologi Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Sujidto mengatakan, permasalahan klasik yang terus dilakukan pemerintah adalah akurasi data. Saat ini data yang diberlakukan adalah data yang tidak update, sehingga penyimpangan akan terus terjadi.

Menurutnya, selain permasalahan data, tidak disiplinya tim pendistribusian. Pengolahan data yang tidak disiplin mengakibatkan, penyerahan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak tepat sasaran.

"Yang memegang uang untuk anggaran BLSM sangat rawan distorsi. Sehingga data saat ini adalah data yang buruk," kata Ari saat dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2013).

Menurutnya, pemerintah tidak mempunyai inisiatif untuk memperbaiki sistem yang ada. Tentunya, dibutuhkan ekstra lebih dalam segi pengawasan yang dilakukan semua pihak untuk meningkatakan kepeduliannya.

Ari melanjutkan, untuk jangka menengah maka data tersebut harus diperbaiki secepat mungkin. Jika tidak dilakukan maka buntut masalah akan semakin larut. "Jumlah orang miskin akan semakin bertambah, karena mereka yang seharusnya dapat menjadi salah sasaran karena akses tidak tertuju, data tidak benar, pembagian tidak jelas. Itu kuncinya," papar dia.

Lanjut dia, pembenaran data adalah pekerjaan wajib, karena data tersebut tidak sulit dilakukan dengan melibatkan pihak mulai dari bawah dan perbaikan sistem. Kecenderungan untuk mengevaluasi dan pembenahan data memang belum terlihat dilakukan pemerintah.

Melihat beberapa kali sistem seperti BLSM dilakukan seharusnya menjadi koreksi untuk pemerintah meningkatkan kualitas data. "Akibatnya akan fatal, yang miskin akan bertambah, dan ini akan membuat beban baru pemerintah ditambah kenaikan bahan pokok, Rp150 ribu bukan menjadi solusi," tegasnya.