Walhi somasi SBY terkait kebakaran hutan
Selasa, 25 Juni 2013 - 18:28 WIB
Walhi somasi SBY terkait kebakaran hutan
A
A
A
Sindonews.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mensomasi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Somasi ini dilayangkan karena Pemerintahan SBY dinilai lamban dalam menangani kebakaran hutan di Riau, Sumatera.
"Demi kepentingan hukum dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, kami menyampaikan somasi ke Presiden Republik Indonesia (RI)," ujar Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Walhi, Muhnur Satyahaprabu, di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2013).
Selain SBY, Walhi juga menyampaikan somasinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Dalam waktu tujuh hari, mereka yang disomasi harus segera mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga negara yang saat ini berada dalam ancaman udara yang melebihi ambang batas kesehatan.
Selain itu, Pemerintahan SBY juga didesak melakukan pencegahan serta penanggulangan secara cepat atas peristiwa kebakaran hutan disejumlah pulau di Indonesia. Pemerintahan SBY juga didesak segera melakukan evaluasi terhadap semua izin konsesi baik perkebunan maupun hutan tanaman industri.
"Pemerintah juga harus melakukan penegakkan hukum termasuk menangkap pelaku-pelaku peseorangan maupun korporasi yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya," katanya.
"Demi kepentingan hukum dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, kami menyampaikan somasi ke Presiden Republik Indonesia (RI)," ujar Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Walhi, Muhnur Satyahaprabu, di kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2013).
Selain SBY, Walhi juga menyampaikan somasinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Dalam waktu tujuh hari, mereka yang disomasi harus segera mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga negara yang saat ini berada dalam ancaman udara yang melebihi ambang batas kesehatan.
Selain itu, Pemerintahan SBY juga didesak melakukan pencegahan serta penanggulangan secara cepat atas peristiwa kebakaran hutan disejumlah pulau di Indonesia. Pemerintahan SBY juga didesak segera melakukan evaluasi terhadap semua izin konsesi baik perkebunan maupun hutan tanaman industri.
"Pemerintah juga harus melakukan penegakkan hukum termasuk menangkap pelaku-pelaku peseorangan maupun korporasi yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya," katanya.
(maf)
