Cak Imin pastikan tak ada pungli terhadap TKI
Senin, 24 Juni 2013 - 15:10 WIB
Cak Imin pastikan tak ada pungli terhadap TKI
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar membantah kerusuhan di KJRI Jeddah beberapa waktu lalu akibat maraknya pungutan liar (Pungli) terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Penyebab kerusuhan itu, menurutnya, murni hanya karena jumlah loket pelayanan minim sementara jumlah TKI yang harus dilayani sangat banyak.
Menurut menteri yang biasa disapa Cak Imin ini, pihaknya sudah meminta petugas KJRI agar melayani seluruh TKI yang ingin bekerja kembali tanpa dikenakan pungutan apapun.
"Tim dari Kemenakertrans dikirim ke Jeddah, dan diketahui pelayanan KJRI di Jeddah saat ini sudah jauh lebih baik," jelas Cak Imin usai membuka acara perkemahan Lembaga Pendidikan Maarif tingkat nasional di Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/6/2013).
Cak Imin menambahkan, kementerian yang dipimpinnya bersama Kementerian Luar Negeri tengah mengupayakan agar seluruh TKI yang ingin bekerja kembali terlayani proses administrasinya.
"Kami minta petugas KJRI di Jeddah mempermudah pengurusan dokumen bagi TKI yang ingin bekerja kembali dan tidak mengenakan pungutan apapun," ujarnya.
Jika memang ada biaya yang harus di bayar, menurut Cak Imin biaya tersebut harus dibebankan kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka, bukan pada TKI.
Penyebab kerusuhan itu, menurutnya, murni hanya karena jumlah loket pelayanan minim sementara jumlah TKI yang harus dilayani sangat banyak.
Menurut menteri yang biasa disapa Cak Imin ini, pihaknya sudah meminta petugas KJRI agar melayani seluruh TKI yang ingin bekerja kembali tanpa dikenakan pungutan apapun.
"Tim dari Kemenakertrans dikirim ke Jeddah, dan diketahui pelayanan KJRI di Jeddah saat ini sudah jauh lebih baik," jelas Cak Imin usai membuka acara perkemahan Lembaga Pendidikan Maarif tingkat nasional di Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/6/2013).
Cak Imin menambahkan, kementerian yang dipimpinnya bersama Kementerian Luar Negeri tengah mengupayakan agar seluruh TKI yang ingin bekerja kembali terlayani proses administrasinya.
"Kami minta petugas KJRI di Jeddah mempermudah pengurusan dokumen bagi TKI yang ingin bekerja kembali dan tidak mengenakan pungutan apapun," ujarnya.
Jika memang ada biaya yang harus di bayar, menurut Cak Imin biaya tersebut harus dibebankan kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka, bukan pada TKI.
(lns)
