KPU harus bisa ajari parpol transparan
Minggu, 23 Juni 2013 - 15:39 WIB
KPU harus bisa ajari parpol transparan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengajarkan pentingnya transparansi kepada partai politik peserta Pemilu 2014, jika ingin ajang pesta demokrasi lima tahunan ini terselenggara dengan baik.
"Kalau KPU tidak punya tradisi membuka uang ke publik. Mereka akan kehilanan hak moral untuk memaksa parpol melakukan hal yang sama. Padahal, status kita untuk 2014 adalah tradisi transparansi uang, yang dalam tiga periode sebelumnya agak keteter," ungkap koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (LIMA), saat ditemui di Cikini, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Menurut Ray, kalau Pemilu 1999 dulu hanya mementingkan kedamaian. Kemudian, 2004 yang penting sistem baru berjalan sukses.
"Kalau 2009 agak los dan 2014 tradisi uang harus tepat untuk terbuka dan itu harus dimulai dari KPU. Mereka harus trasnparan," tegasnya.
Ray berasumsi, saat ini ditangan KPU ada Rp16 triliun dan yang ada di publik Rp15 triliun untuk dana kampanye. Sedangkan, sumbangan-sumbangan bisa sampai Rp1 triliun. Sehingga, sampai pemilu legislatif nanti ada Rp40 triliun dana yang akan berputar.
"Siapa yang akan mengawasinya, saya kira Rp15 trilun yang berhubungan dengan para caleg berkampanye ini seharusnya diawasi KPU dan Bawaslu. Tapi, mereka juga pakai Rp16 triliun dan mereka sampai sekarang tidak transparan," terangnya.
Berdatarkan data, Ray mengatakan, sekarang yang turun ke KPU sudah Rp8,1 triliun untuk 2013 dan Rp1 triliun untuk Bawaslu.
"Sekarang untuk apa saja? Saat itukan menteri keuangannya masih pak Agus, beliau menyataakan budget 2014 untuk KPU ada 16 triliun. Sudah terpakai 9,1 partai, 8,1 di KPU dan 1 di Bawaslu," paparnya
Saat ini, sisa uang jelang Pemilu 2014 hanya ada sekira Rp 6 triliun. Namun, hingga kini buat apa saja masih belum diketahui.
"Karena ada temuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) kemarin, dan itu agak besar temuanya, serta relatif dipertanyakanlah anggarannya itu untuk apa?" tutup Ray.
"Kalau KPU tidak punya tradisi membuka uang ke publik. Mereka akan kehilanan hak moral untuk memaksa parpol melakukan hal yang sama. Padahal, status kita untuk 2014 adalah tradisi transparansi uang, yang dalam tiga periode sebelumnya agak keteter," ungkap koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (LIMA), saat ditemui di Cikini, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Menurut Ray, kalau Pemilu 1999 dulu hanya mementingkan kedamaian. Kemudian, 2004 yang penting sistem baru berjalan sukses.
"Kalau 2009 agak los dan 2014 tradisi uang harus tepat untuk terbuka dan itu harus dimulai dari KPU. Mereka harus trasnparan," tegasnya.
Ray berasumsi, saat ini ditangan KPU ada Rp16 triliun dan yang ada di publik Rp15 triliun untuk dana kampanye. Sedangkan, sumbangan-sumbangan bisa sampai Rp1 triliun. Sehingga, sampai pemilu legislatif nanti ada Rp40 triliun dana yang akan berputar.
"Siapa yang akan mengawasinya, saya kira Rp15 trilun yang berhubungan dengan para caleg berkampanye ini seharusnya diawasi KPU dan Bawaslu. Tapi, mereka juga pakai Rp16 triliun dan mereka sampai sekarang tidak transparan," terangnya.
Berdatarkan data, Ray mengatakan, sekarang yang turun ke KPU sudah Rp8,1 triliun untuk 2013 dan Rp1 triliun untuk Bawaslu.
"Sekarang untuk apa saja? Saat itukan menteri keuangannya masih pak Agus, beliau menyataakan budget 2014 untuk KPU ada 16 triliun. Sudah terpakai 9,1 partai, 8,1 di KPU dan 1 di Bawaslu," paparnya
Saat ini, sisa uang jelang Pemilu 2014 hanya ada sekira Rp 6 triliun. Namun, hingga kini buat apa saja masih belum diketahui.
"Karena ada temuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) kemarin, dan itu agak besar temuanya, serta relatif dipertanyakanlah anggarannya itu untuk apa?" tutup Ray.
(lns)
