SBY segera tentukan nasib PKS
Kamis, 20 Juni 2013 - 18:37 WIB
SBY segera tentukan nasib PKS
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih bagian dari Sekretariat Gabungan (Setgab) dan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
Hingga saat ini belum ada surat resmi dari SBY-Boediono mengenai posisi PKS di koalisi. Sebaliknya, hingga saat ini PKS juga tak angkat kaki meninggalkan koalisi.
Keberadaan partai besutan Anis Matta di dalam koalisi terus mendapat kritikan setelah mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang tercantum dalam UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013.
Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana mengatakan, SBY-Boediono sebagai pemimpin koalisi akan segera menggelar rapat Setgab untuk mengevaluasi keberadaan partai beraliran Islam itu.
"Tentu akan ada evaluasi tindakan Ketua Setgab kepada PKS yang dianggap menyimpang perjuangan bersama dalam Setgab," kata Sutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Dikatakan dia, evaluasi itu penting dilaksanakan karena untuk memperjelas status PKS dalam pemerintahan apakah masih sebagai partai koalisi atau sebaliknya. "Mereka ini sebenarnya oposisi atau koalisi supaya jelas jenis kelaminnya," tuntasnya.
Hingga saat ini belum ada surat resmi dari SBY-Boediono mengenai posisi PKS di koalisi. Sebaliknya, hingga saat ini PKS juga tak angkat kaki meninggalkan koalisi.
Keberadaan partai besutan Anis Matta di dalam koalisi terus mendapat kritikan setelah mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang tercantum dalam UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013.
Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana mengatakan, SBY-Boediono sebagai pemimpin koalisi akan segera menggelar rapat Setgab untuk mengevaluasi keberadaan partai beraliran Islam itu.
"Tentu akan ada evaluasi tindakan Ketua Setgab kepada PKS yang dianggap menyimpang perjuangan bersama dalam Setgab," kata Sutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Dikatakan dia, evaluasi itu penting dilaksanakan karena untuk memperjelas status PKS dalam pemerintahan apakah masih sebagai partai koalisi atau sebaliknya. "Mereka ini sebenarnya oposisi atau koalisi supaya jelas jenis kelaminnya," tuntasnya.
(lal)
