Demokrat terus desak menteri PKS mundur
Kamis, 20 Juni 2013 - 16:20 WIB
Demokrat terus desak menteri PKS mundur
A
A
A
Sindonews.com - Tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II asal Partai Keadilan Sejhtera (PKS) terus didesak mundur, namun PKS tak bergeming.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan kembali mengatakan, ada dua alternatif dalam code of conduct koalisi SBY-Boediono dengan partai politik pendukungnya yang sudah tak sejalan dengan Pemerintah.
Yakni PKS mengundurkan diri dari koalisi partai pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, atau SBY-Boediono yang mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan PKS dari koalisi pendukungnya, dan mengganti posisi menteri asal PKS, dengan orang yang dipercayanya.
Syarief pun kembali meminta kepada para menteri asal PKS untuk mengundurkan diri, karena hal demikian dianggapnya lebih terhormat.
"Memang lebih terhormat mengundurkan diri," ujar Syarief, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Dia menjelaskan, secara eksplisit PKS telah bertentangan dengan pemerintah sebab ikut menolak disahkannya APBN-P tahun 2013 atau menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Koalisi kan harus sejalan dengan pemerintah, masa koalisi berbeda," pungkasnya.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan kembali mengatakan, ada dua alternatif dalam code of conduct koalisi SBY-Boediono dengan partai politik pendukungnya yang sudah tak sejalan dengan Pemerintah.
Yakni PKS mengundurkan diri dari koalisi partai pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, atau SBY-Boediono yang mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan PKS dari koalisi pendukungnya, dan mengganti posisi menteri asal PKS, dengan orang yang dipercayanya.
Syarief pun kembali meminta kepada para menteri asal PKS untuk mengundurkan diri, karena hal demikian dianggapnya lebih terhormat.
"Memang lebih terhormat mengundurkan diri," ujar Syarief, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Dia menjelaskan, secara eksplisit PKS telah bertentangan dengan pemerintah sebab ikut menolak disahkannya APBN-P tahun 2013 atau menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Koalisi kan harus sejalan dengan pemerintah, masa koalisi berbeda," pungkasnya.
(lal)
