Pantun Tifatul soal gejolak di PKS
Selasa, 18 Juni 2013 - 16:18 WIB
Pantun Tifatul soal gejolak di PKS
A
A
A
Sindonews.com - Bukan Tifatul Sembiring namanya, jika tak melemparkan pantun dalam setiap pertemuan. Kali ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) berpantun mengenai perbedaan pendapat di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Siapa takut dilamut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Siapa takut jantungnya bergolak, jangan masuk ke dalam partai," kata Tifatul menjawab pertanyaan media, Selasa (18/6/2013).
Menanggapi pertanyaan untuk mundur dari jabatan menteri karena sudah tidak sejalan dengan PKS, Tifatul mengatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemunduran dirinya sebagai menteri harus berdasarkan keputusan partai.
"Kalau pribadi dari dahulu saya tidak mau jadi menteri. Kalau mundur ya di Majelis Syuro. Saya siap diberi amanah dan ditinggal amanah," jawabnya.
Dia pun melanjutkan, masa depannya sebagai menteri juga ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Itu hak Presiden dan sesuai undang-undang memang begitu," jelasnya.
Sejauh ini, mengenai perbedaan pendapat di partainya tidak berimbas pada hubungannya dengan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
"Saya tadi rapat dengan Wapres di koalisi, barusan ketemu Pak Roy (Menpora), Pak Syarief Hasan (Menkop UKM), akur-akur saja. Kalau kami di kabinet tidak ada masalah," tegas mantan Presiden PKS ini.
"Siapa takut dilamut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Siapa takut jantungnya bergolak, jangan masuk ke dalam partai," kata Tifatul menjawab pertanyaan media, Selasa (18/6/2013).
Menanggapi pertanyaan untuk mundur dari jabatan menteri karena sudah tidak sejalan dengan PKS, Tifatul mengatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemunduran dirinya sebagai menteri harus berdasarkan keputusan partai.
"Kalau pribadi dari dahulu saya tidak mau jadi menteri. Kalau mundur ya di Majelis Syuro. Saya siap diberi amanah dan ditinggal amanah," jawabnya.
Dia pun melanjutkan, masa depannya sebagai menteri juga ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Itu hak Presiden dan sesuai undang-undang memang begitu," jelasnya.
Sejauh ini, mengenai perbedaan pendapat di partainya tidak berimbas pada hubungannya dengan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
"Saya tadi rapat dengan Wapres di koalisi, barusan ketemu Pak Roy (Menpora), Pak Syarief Hasan (Menkop UKM), akur-akur saja. Kalau kami di kabinet tidak ada masalah," tegas mantan Presiden PKS ini.
(stb)
