Demokrat: PKS anak bandel
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat menuding sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus mengobarkan perlawanan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), adalah sikap anak pembangkang dalam sebuah keluarga.
Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengibaratkan hal tersebut melihat sikap PKS yang bertahan dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, namun bersikap membangkangi rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar bersubsidi(BBM) bersubsidi.
"PKS itu ibarat anak yang bandel dalam sebuah keluarga, jadi memang selalu ada kondisi seperti ini," kata Andi saat ditemui di Konsultasi Publik Peraturan KPU di hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Mantan komisioner KPU itu pun menilai, sikap PKS sangat tidak etis dan sangat bertentangan dengan kesepakatan Setgab. Dia malah menuding, posisi PKS adalah posisi yang masih haus akan kekuasaan dalam memainkan perannya kali ini.
"PKS bermain dua kaki, satu sisi dia ingin pegang kekausaan di eksekutif yang akan berpengaruh kepada eksekutif. Di sisi lain dia juga ingin dikatakan ini loh saya melawan Pemerintah," bebernya.
Andi pun memahami langkah PKS jika memang harus keluar dari Partai Koalisi. Upaya PKS ini, kata Andi, juga tak luput dari langkah PKS untuk menaikan pencitraan sekaligus pengalihan isu atas kasus yang menimpa Presiden PKS baru-baru ini.
"Memang kalau dari segi politik adalah kekuasaan. Namanya politik hari ini bisa A besok bisa B, sekarang setuju besok bisa enggak, dalam politik semua bisa terjadi," cetusnya.
Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengibaratkan hal tersebut melihat sikap PKS yang bertahan dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, namun bersikap membangkangi rencana kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar bersubsidi(BBM) bersubsidi.
"PKS itu ibarat anak yang bandel dalam sebuah keluarga, jadi memang selalu ada kondisi seperti ini," kata Andi saat ditemui di Konsultasi Publik Peraturan KPU di hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Mantan komisioner KPU itu pun menilai, sikap PKS sangat tidak etis dan sangat bertentangan dengan kesepakatan Setgab. Dia malah menuding, posisi PKS adalah posisi yang masih haus akan kekuasaan dalam memainkan perannya kali ini.
"PKS bermain dua kaki, satu sisi dia ingin pegang kekausaan di eksekutif yang akan berpengaruh kepada eksekutif. Di sisi lain dia juga ingin dikatakan ini loh saya melawan Pemerintah," bebernya.
Andi pun memahami langkah PKS jika memang harus keluar dari Partai Koalisi. Upaya PKS ini, kata Andi, juga tak luput dari langkah PKS untuk menaikan pencitraan sekaligus pengalihan isu atas kasus yang menimpa Presiden PKS baru-baru ini.
"Memang kalau dari segi politik adalah kekuasaan. Namanya politik hari ini bisa A besok bisa B, sekarang setuju besok bisa enggak, dalam politik semua bisa terjadi," cetusnya.
(lal)