Ruhut bilang, gak ngaruh PKS keluar dari koalisi
Kamis, 13 Juni 2013 - 13:21 WIB
Ruhut bilang, gak ngaruh PKS keluar dari koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yakin tanpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di sekretariat gabungan koalisi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak akan terganggu.
Menurutnya, kebijakan pemerintah soal BLSM sebagai bentuk kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan didukung partai lain.
"Kita koalisi tanpa PKS pun 60 persen lebih, mereka di bawah 10 persen. Enggak ngaruh, belum lagi PDIP yang dukung kita. Jangan lupa, partai yang punya banyak gubernur yang punya Wali Kota seperti PDIP dan Golkar pasti setuju," kata Ruhut saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6/2013).
Pada kesempatan itu, Ruhut juga membantah tudingan kebijakan BLSM itu akan memberi keuntungan politik buat Partai Demokrat, karena dilakukan jelang Pemilu 2014. Dijelaskan, BLSM itu nantinya akan diberikan langsung dari pejabat daerah yang notabene berasal dari berbagai partai politik.
"Soalnya yang bagi pejabat daerah bos, itu yang nikmati yang punya gubernur, wali kota. Jangan pembodohan rakyat, mereka menganggap ini seperti pemerintahan orde baru, semua pejabat dari Golkar," tukasnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah soal BLSM sebagai bentuk kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan didukung partai lain.
"Kita koalisi tanpa PKS pun 60 persen lebih, mereka di bawah 10 persen. Enggak ngaruh, belum lagi PDIP yang dukung kita. Jangan lupa, partai yang punya banyak gubernur yang punya Wali Kota seperti PDIP dan Golkar pasti setuju," kata Ruhut saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6/2013).
Pada kesempatan itu, Ruhut juga membantah tudingan kebijakan BLSM itu akan memberi keuntungan politik buat Partai Demokrat, karena dilakukan jelang Pemilu 2014. Dijelaskan, BLSM itu nantinya akan diberikan langsung dari pejabat daerah yang notabene berasal dari berbagai partai politik.
"Soalnya yang bagi pejabat daerah bos, itu yang nikmati yang punya gubernur, wali kota. Jangan pembodohan rakyat, mereka menganggap ini seperti pemerintahan orde baru, semua pejabat dari Golkar," tukasnya.
(kur)
