DPR berhak tahu hasil kunjungan pemerintah ke Jeddah
DPR berhak tahu hasil kunjungan pemerintah ke Jeddah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menurunkan tim untuk membantu proses pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi.
Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, Indra berpendapat, pihaknya berhak mengetahui hasil kunjungan dari tim yang di pimpin oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM), Denny Indrayana itu.
Bahkan menurutnya, Komisi IX DPR bisa mengundang tim yang berangkat ke Jeddah itu ke DPR. "Jelas, buat kita adalah persoalan ini tidak ingin terulang lagi, sebagai wakil rakyat harus mengetahui hal itu," kata anggota Komisi IX DPR Indra kepada Sindonews, Selasa (11/6/2013) malam.
Kasus yang terjadi di Jeddah, kata Indra, juga terjadi di negara lain seperti di Malaysia, jadi pemerintah harus benar-benar serius mengatasi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan, antrean panjang dan calo masih banyak terjadi.
Menurutnya pecahnya persoalan di KJRI Jeddah ada masalah puncak dari masalah yang terjadi di negara lain. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, insiden yang terjadi di KJRI Jeddah sudah sempat disinggung ketika rapat dengan Mentero Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar. "Ada rapat dengan Menakertrans sempat disinggung (insinden KJRI Jeddah)," tukasnya.
Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan SPLP sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, Indra berpendapat, pihaknya berhak mengetahui hasil kunjungan dari tim yang di pimpin oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM), Denny Indrayana itu.
Bahkan menurutnya, Komisi IX DPR bisa mengundang tim yang berangkat ke Jeddah itu ke DPR. "Jelas, buat kita adalah persoalan ini tidak ingin terulang lagi, sebagai wakil rakyat harus mengetahui hal itu," kata anggota Komisi IX DPR Indra kepada Sindonews, Selasa (11/6/2013) malam.
Kasus yang terjadi di Jeddah, kata Indra, juga terjadi di negara lain seperti di Malaysia, jadi pemerintah harus benar-benar serius mengatasi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan, antrean panjang dan calo masih banyak terjadi.
Menurutnya pecahnya persoalan di KJRI Jeddah ada masalah puncak dari masalah yang terjadi di negara lain. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, insiden yang terjadi di KJRI Jeddah sudah sempat disinggung ketika rapat dengan Mentero Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar. "Ada rapat dengan Menakertrans sempat disinggung (insinden KJRI Jeddah)," tukasnya.
Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan SPLP sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
(maf)
Explore More