Menko Kesra klaim dana BLSM murni dari APBN
Selasa, 11 Juni 2013 - 18:57 WIB
Menko Kesra klaim dana BLSM murni dari APBN
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membantah, dana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) nantinya berasal dari hutang luar negeri.
"Seluruh dana ini murni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujar Agung di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Lebih lanjut dia menjelaskan, BLSM sebagai program kompensasi dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi nantinya, untuk menghindari daya beli bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
Seperti diketahui, banyak pihak menuding dana program BLSM berasal dari hutang luar negeri.
Sementara, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara.
Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus. Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan.
"Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun, subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu 5 Juni 2013.
Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.
"Seluruh dana ini murni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujar Agung di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Lebih lanjut dia menjelaskan, BLSM sebagai program kompensasi dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi nantinya, untuk menghindari daya beli bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
Seperti diketahui, banyak pihak menuding dana program BLSM berasal dari hutang luar negeri.
Sementara, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara.
Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus. Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan.
"Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun, subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu 5 Juni 2013.
Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.
(maf)
