Koalisi bermuka satu tak mewakili representasi rakyat

Sindonews.com - Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin tidak mempermasalahkan, partai koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersebrangan dengan kebijakan pemerintah.

Maka itu, dia mengatakan, fraksi-fraksi yang ada di DPR dan tergabung di dalam koalisi tidak juga harus mengikuti keinginan pemerintah atau menolak kebijakannya. Menurutnya, DPR tidak perlu mempunyai sikap permanen.

"Dalam berbagai kesempatan sering kita mendengar seolah-olah fraksi-fraksi yang tergabung dalam satu ikatan koalisi harus memiliki satu pendapat dalam memutuskan satu hal dan ketika ada anggota koalisi yang tidak sependapat akan dicap bermuka dua," ujar Irman saat dihubungi wartawan, Jumat (7/6/2013).

Dia juga mengatakan, meski partai oposisi, tidak seharusnya selalu menolak atas semua kebijakan pemerintah. Tak hanya itu, menurut dia, dalam satu periode pemerintahan tidak boleh ada asumsi seluruh kebijakannya harus disetujui dengan dasar kontrak politik.

Hubungan DPR dan presiden adalah dinamis dalam kerangka checks and balance, kata Irman, sehingga wajar jika ada salah satu partai politik (parpol) tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

"Karena kalau justru muka satu, maka logika DPR sebagai perwakilan rakyat tidak akan berada dalam domain representasi objektif rakyat," tukasnya.