Nasib PKS di Setgab tergantung SBY
A
A
A
Sindonews.com - Dalam manuver politiknya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) acapkali berbeda dengan sikap pemerintah. Perbedaan sikap itu kembali terulang setelah PKS menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), padahal PKS termasuk partai pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono.
Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Demokrat Johnny Allen Marbun mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY, apakah PKS akan dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) atau tidak.
"Saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan itu, kewenangan ada di presiden," kata Johnny Allen saat dihubungi wartawan, Kamis (6/6/2013).
Ketika disinggung apakah sebaiknya PKS disarankan keluar dari Setgab. Johnny menjelaskan, imbauan itu sudah lama diwacakan, termasuk dari partai pendukung pemerintah yang lain. "Himbauan (keluar) sudah lama, koalisi partai sudah mengimbau terhadap PKS, termasuk dari partai lain," ucapnya.
Lebih lanjut anggota Komisi VII DPR ini mengungkapkan, tentunya masyarakat sudah pintar menilai sikap PKS yang kerap berseberangan dengan pemerintah. "Masyarakat semakin cerdas, ini kan (PKS) sudah berkali-kali (berseberangan dengan pemerintah)," pungkasnya.
Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Demokrat Johnny Allen Marbun mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY, apakah PKS akan dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) atau tidak.
"Saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan itu, kewenangan ada di presiden," kata Johnny Allen saat dihubungi wartawan, Kamis (6/6/2013).
Ketika disinggung apakah sebaiknya PKS disarankan keluar dari Setgab. Johnny menjelaskan, imbauan itu sudah lama diwacakan, termasuk dari partai pendukung pemerintah yang lain. "Himbauan (keluar) sudah lama, koalisi partai sudah mengimbau terhadap PKS, termasuk dari partai lain," ucapnya.
Lebih lanjut anggota Komisi VII DPR ini mengungkapkan, tentunya masyarakat sudah pintar menilai sikap PKS yang kerap berseberangan dengan pemerintah. "Masyarakat semakin cerdas, ini kan (PKS) sudah berkali-kali (berseberangan dengan pemerintah)," pungkasnya.
(maf)