PKS keluar, Ruhut berharap jadi menteri
Selasa, 04 Juni 2013 - 16:24 WIB
PKS keluar, Ruhut berharap jadi menteri
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai koalisi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal tersebut juga yang membuat politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul gerah.
Atas langkah itu, menurut Ruhut, sudah selaiknya jika PKS dikeluarkan dari koalisi dan meminta tiga pos Kementerian yang ditempati oleh kader partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu.
"Kalau PKS keluar, jangan-jangan aku (Ruhut) bisa jadi Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi). Menteri (PKS) keluar, saja. Tempatkan Ruhut jadi menterinya," kata Ruhut dengan nada tawanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2013).
Sekadar diketahui dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi tiga kementerian pada politikus PKS.
Sebut saja Menkominfo Tifatul Sembiring yang juga anggota Majelis Syuro PKS, begitu juga dengan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufrie yang juga anggota Majelis Syuro PKS.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS sepakat untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kini tengah dikaji oleh pemerintah, hal itu berdasarkan hasil pleno partai berbasis massa Islam itu.
"Pleno Fraksi PKS itu sudah memutuskan itu, menolak kenaikan harga BBM dan ini sudah disetujui DPP PKS, jadi nanti waktu pembahasan APBN 2013 akan menyatakan sikap itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 31 Mei 2013.
Alasan mereka menolak kenaikan BBM ialah karena pemerintah telah melakukan hal yang sama sebanyak dua kali. Kata mereka, ini juga merupakan sikap dalam menerima aspirasi masyarakat.
"Kita sudah mengajukan kenaikan di sektor energi supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tetapi masukan PKS ini tidak didengar, dan sekarang alasannya juga sama. Kalau ada kenaikan BBM nanti itu angka kenaikan akan naik," terangnya.
Atas langkah itu, menurut Ruhut, sudah selaiknya jika PKS dikeluarkan dari koalisi dan meminta tiga pos Kementerian yang ditempati oleh kader partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu.
"Kalau PKS keluar, jangan-jangan aku (Ruhut) bisa jadi Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi). Menteri (PKS) keluar, saja. Tempatkan Ruhut jadi menterinya," kata Ruhut dengan nada tawanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2013).
Sekadar diketahui dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi tiga kementerian pada politikus PKS.
Sebut saja Menkominfo Tifatul Sembiring yang juga anggota Majelis Syuro PKS, begitu juga dengan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufrie yang juga anggota Majelis Syuro PKS.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS sepakat untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kini tengah dikaji oleh pemerintah, hal itu berdasarkan hasil pleno partai berbasis massa Islam itu.
"Pleno Fraksi PKS itu sudah memutuskan itu, menolak kenaikan harga BBM dan ini sudah disetujui DPP PKS, jadi nanti waktu pembahasan APBN 2013 akan menyatakan sikap itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 31 Mei 2013.
Alasan mereka menolak kenaikan BBM ialah karena pemerintah telah melakukan hal yang sama sebanyak dua kali. Kata mereka, ini juga merupakan sikap dalam menerima aspirasi masyarakat.
"Kita sudah mengajukan kenaikan di sektor energi supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tetapi masukan PKS ini tidak didengar, dan sekarang alasannya juga sama. Kalau ada kenaikan BBM nanti itu angka kenaikan akan naik," terangnya.
(mhd)
