Pemerintahan SBY, politik & hukum paling jelek
Senin, 03 Juni 2013 - 09:30 WIB
Pemerintahan SBY, politik & hukum paling jelek
A
A
A
Sindonews.com - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto mengatakan, diantara bidang yang paling buruk di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah politik dan hukum
"Politik dan hukum paling jelek, itu tercermin dari berbagai kasus dan lambannya proses hukum dan hanya menggandalkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Heri kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, kinerja dua lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian masih dipandang buruk. Pasalnya, dua institusi ini masih lambang untuk menuntaskan kasus-kasus.
"Sementara dua institusi lainnya kepolisian dan kejaksaan juga menuai masalah sehingga publik punya penilaian negatif," tandasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) mempublikasikan hasil surveinya terhadap kinerja Pemerintahan SBY selama dua periode. Pada hasil survei tersebut, publik kecewa dengan proses hukum dan politik yang dijalankan oleh SBY.
Karena, selain kepada negara SBY juga merangkap jabatan sebagai Presiden RI. Hal itu akan mengganggu pikiran dan tidak fokus menjadi pelayan masyarakat.
"Dibidang hukum, ketidakpuasan publik mencapai 65,6 persen," ujar salah satu Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu 2 Juni 2013 kemarin.
"Politik dan hukum paling jelek, itu tercermin dari berbagai kasus dan lambannya proses hukum dan hanya menggandalkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Heri kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, kinerja dua lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian masih dipandang buruk. Pasalnya, dua institusi ini masih lambang untuk menuntaskan kasus-kasus.
"Sementara dua institusi lainnya kepolisian dan kejaksaan juga menuai masalah sehingga publik punya penilaian negatif," tandasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) mempublikasikan hasil surveinya terhadap kinerja Pemerintahan SBY selama dua periode. Pada hasil survei tersebut, publik kecewa dengan proses hukum dan politik yang dijalankan oleh SBY.
Karena, selain kepada negara SBY juga merangkap jabatan sebagai Presiden RI. Hal itu akan mengganggu pikiran dan tidak fokus menjadi pelayan masyarakat.
"Dibidang hukum, ketidakpuasan publik mencapai 65,6 persen," ujar salah satu Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu 2 Juni 2013 kemarin.
(mhd)
