Survei LSN merupakan bukti nyata pemerintahan SBY
Senin, 03 Juni 2013 - 09:01 WIB
Survei LSN merupakan bukti nyata pemerintahan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) merupakan cerminan bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Survei LSN terhadap persepsi negatif publik terhadap Pemerintahan SBY merupakan potret nyata kinerja pemerintah saat ini," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Kendati demikian, kata Heri, masih ada waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ini. Maka itu, kata dia, SBY harus tegas untuk membuat keputusan.
"Masih ada waktu 1,5 tahun bagi SBY untuk melakukan perbaikan ke arah lebih baik. Saya kira diakhir pemerintahannya SBY harus berani mengambil langkah-langkah kongkret dan tegas untuk membuat perubahan seperti yang dijanjikan," pungkasnya.
"Memang berat 1,5 tahun untuk SBY, namun lebih baik fokus, dan akan lebih baik walau jika terus mempertahankan kondisi saat ini," tambahnya.
Pada kesempatan itu dia juga mengimbau, agar Ketua Umum Partai Demokrat itu membuat kebijakan yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
"Program-program pemerintahan harus menyentuh kehidupan masyarakat khususnya lapisan bawah yang sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah," kata alumni doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Sebelumnya, mayoritas masyarakat mengaku tidak puas terhadap kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama periode kedua ini.
Kesimpulan itu muncul berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
"Dibidang hukum, ketidakpuasan publik mencapai 65,6 persen," ujar salah satu Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu 2 Mei 2013 kemarin.
"Survei LSN terhadap persepsi negatif publik terhadap Pemerintahan SBY merupakan potret nyata kinerja pemerintah saat ini," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Kendati demikian, kata Heri, masih ada waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ini. Maka itu, kata dia, SBY harus tegas untuk membuat keputusan.
"Masih ada waktu 1,5 tahun bagi SBY untuk melakukan perbaikan ke arah lebih baik. Saya kira diakhir pemerintahannya SBY harus berani mengambil langkah-langkah kongkret dan tegas untuk membuat perubahan seperti yang dijanjikan," pungkasnya.
"Memang berat 1,5 tahun untuk SBY, namun lebih baik fokus, dan akan lebih baik walau jika terus mempertahankan kondisi saat ini," tambahnya.
Pada kesempatan itu dia juga mengimbau, agar Ketua Umum Partai Demokrat itu membuat kebijakan yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
"Program-program pemerintahan harus menyentuh kehidupan masyarakat khususnya lapisan bawah yang sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah," kata alumni doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Sebelumnya, mayoritas masyarakat mengaku tidak puas terhadap kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama periode kedua ini.
Kesimpulan itu muncul berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
"Dibidang hukum, ketidakpuasan publik mencapai 65,6 persen," ujar salah satu Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu 2 Mei 2013 kemarin.
(mhd)
