Nasib koalisi PKS ditentukan Dewan Syuro
Selasa, 28 Mei 2013 - 17:24 WIB
Nasib koalisi PKS ditentukan Dewan Syuro
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Majalengka, siap mengikuti apapun keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Hal itu terkait PKS keluar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau kita, di DPD prinsifnya ikut partai. Sikap partai (keluar atau tetap di koalisi) itu melalui (Dewan) Syuro, bukan pandangan pribadi masing-masing," kata Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka Asep Aminudin, Selasa (28/5/2013).
Kendati demikian, kata dia, di internal partainya memang setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan wacana, termasuk soal keluar dari koalisi itu sebagai buntut dari masalah yang menerpa DPP. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa diartikan sebagai sikap partai secara keseluruhan.
"Pribadi punya pandangan, itu hak. Tapi keputusanya itu tetap di Syuro. Dan Pak Tifatul (Sembiring) adalah salah satu yang ada di Dewan Syuro. Jadi, keputusannya ada di sana (Dewan Syuro), bukan di individu," terangnya.
Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah secara pribadi ingin agar partainya keluar dari koalisi pemerintahan SBY. "Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 22 Mei 2013 kemarin.
Tidak dijelaskan secara rinci mengapa dia menginginkan agar PKS keluar dari koalisi, namun dirinya mengakui merupakan orang yang vokal dalam mengkritisi kepemimpinan SBY.
Namun, kata dia, itu merupakan keinginan pribadinya bukan partai. Ini lantaran ada kewenangan yang lebih tinggi di partai untuk memutuskan tetap bergabung dalam koalisi.
"Saya termasuk yang memrotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," cetusnya.
"Kalau kita, di DPD prinsifnya ikut partai. Sikap partai (keluar atau tetap di koalisi) itu melalui (Dewan) Syuro, bukan pandangan pribadi masing-masing," kata Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka Asep Aminudin, Selasa (28/5/2013).
Kendati demikian, kata dia, di internal partainya memang setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan wacana, termasuk soal keluar dari koalisi itu sebagai buntut dari masalah yang menerpa DPP. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa diartikan sebagai sikap partai secara keseluruhan.
"Pribadi punya pandangan, itu hak. Tapi keputusanya itu tetap di Syuro. Dan Pak Tifatul (Sembiring) adalah salah satu yang ada di Dewan Syuro. Jadi, keputusannya ada di sana (Dewan Syuro), bukan di individu," terangnya.
Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah secara pribadi ingin agar partainya keluar dari koalisi pemerintahan SBY. "Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 22 Mei 2013 kemarin.
Tidak dijelaskan secara rinci mengapa dia menginginkan agar PKS keluar dari koalisi, namun dirinya mengakui merupakan orang yang vokal dalam mengkritisi kepemimpinan SBY.
Namun, kata dia, itu merupakan keinginan pribadinya bukan partai. Ini lantaran ada kewenangan yang lebih tinggi di partai untuk memutuskan tetap bergabung dalam koalisi.
"Saya termasuk yang memrotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," cetusnya.
(mhd)
