DPR setuju kurikulum pendidikan baru dengan anggaran Rp829 M

Sindonews.com - Komisi X DPR merestui pelaksanaan kurikulum baru pada Juli 2013. Enam fraksi setuju karena kurikulum baru akan memberikan perubahan di dunia pendidikan.

Enam fraksi yang setuju ialah Fraksi Demokrat yang menyatakan setuju tanpa catatan. Hal yang sama juga disampaikan Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra. Mereka mempersilakan kurikulum berjalan karena ini merupakan domain pemerintah untuk mengubah sistem pendidikan sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003.

Sementara Fraksi PDIP menyetujui dengan catatan. Pandangan akhir PDIP yang disampaikan Irsal Yunus menyatakan, kurikulum baru harus mampu menjadikan kearifan lokal sebagai pendidikan karakter. Oleh karena itu, kurikulum baru harus mengangkat pendidikan Pancasila sehingga lulusan dapat bersaing secara global tanpa meninggalkan nasionalisme mereka.

Pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Popong Otje Djundjunan menyatakan setuju dengan catatan. Popong menjelaskan, fraksinya meminta dokumen kurikulum harus lengkap sementara perangkat manajemennya juga harus tertata. “SDM seperti guru, kepala sekolah dan kepala dinas harus jadi perhatian utama kurikulum. Buku juga harus dikontrol ketat,“ katanya di DPR, Selasa (28/5/2013).

Sedangkan Fraksi Hanura yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto menyetujui anggaran kurikulum sebesar Rp829.427.325.000. Secara substansi Hanura juga setuju namun mereka memberikan catatan bahwa standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses harus disempurnakan lagi.

Sedangkan tiga fraksi yang tidak setuju ialah fraksi PKS, PPP dan PAN. Rohmani dari PKS menyampaikan, kurikulum memang penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun perencanaan anggaran yang selalu berubah menunjukan tidak matangnya manajemen perencanaan. Belum adanya susunan silabus dan uji publik yang hanya sebatas sosialisasi mengindikasikan ketidaksiapan kurikulum.

“Persiapan guru dan buku tidak maksimal dan tak sesuai prosedur. Kami tidak setuju kurikulum berjalan tahun ini,” tegasnya.

Sedangkan Ibrahim Sakty Batubara dari PAN mengatakan, sisa waktu dua bulan tidak mungkin mampu mengejar pelatihan guru dan tender proyek buku. Dia menyatakan, kurikulum tidak boleh dilakukan tergesa-gesa karena membutuhkan sistem perencanaan dan sumber daya yang terlatih. Oleh karena itu, ujarnya, PAN merekomendasikan kurikulum tidak dilakukan secara bertahap dan terbatas namun hanya sekedar ujicoba (piloting) saja.

Pendapat akhir yang disampaikan Machmud Yunus dari PPP mengemukakan, PPP menolak kurikulum dan harus diundur hingga Juli 2014. Dia menjelaskan, waktu pelaksanaan yang sangat mepet akan berimplikasi buruk terhadap kurikulum. Selain pelatihan sekolah yang tidak akan maksimal mereka juga mengkhawatirkan percetakan buku yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. “Terus terang kami trauma dengan UN kemarin. Proses tender yang buruk dan percetakan yang tidak kompeten dikhawatirkan akan menular ke kurikulum baru,” ujarnya.