Marzuki yakin soal UN 2013 bocor
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pengerjaan soal Ujian Nasional (UN) tidak boleh dimonopoli oleh satu perusahaan karena akan menyebabkan proses pendistribusian bahan ujian akan carut marut. Marzuki pun meyakini soal UN 2013 telah bocor sebelum pelaksanaan.
"Saya yakin percetakan banyak di Indonesia, harga bisa distandarisasi. Banyak caralah untuk menghasilkan UN berjalan dengan baik dan benar. Dengan difoto kopi, ini sudah bocor duluan, pasti bocor. Kalau enggak bocor enggak mungkin," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menjelaskan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengambil sikap tegas, sehingga pelaksanaan UN tetap berjalan serentak.
"Makanya kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," kata dia.
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 dinilai paling buruk selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Menurut saya ini penyelenggaraan terburuk ya sepanjang pemerintahan SBY,"
Mendikbud Muhammad Nuh diminta segera mengevaluasi seluruh jajarannya. Jika terbukti bersalah maka harus diberikan sanksi berat. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul," pungkasnya.
"Saya yakin percetakan banyak di Indonesia, harga bisa distandarisasi. Banyak caralah untuk menghasilkan UN berjalan dengan baik dan benar. Dengan difoto kopi, ini sudah bocor duluan, pasti bocor. Kalau enggak bocor enggak mungkin," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menjelaskan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengambil sikap tegas, sehingga pelaksanaan UN tetap berjalan serentak.
"Makanya kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," kata dia.
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 dinilai paling buruk selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Menurut saya ini penyelenggaraan terburuk ya sepanjang pemerintahan SBY,"
Mendikbud Muhammad Nuh diminta segera mengevaluasi seluruh jajarannya. Jika terbukti bersalah maka harus diberikan sanksi berat. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul," pungkasnya.
(kri)