Mantan Kabiro KPU bantah bocorkan data hasil verifikasi
Kamis, 18 April 2013 - 17:37 WIB
Mantan Kabiro KPU bantah bocorkan data hasil verifikasi
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nanik Suwarti membantah, jika data hasil verifikasi yang beredar di partai politik (parpol) dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersumber dari dirinya.
Dikatakan dia, data yang didapatkan partai tersebut tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dimiliki oleh KPU saat melakukan verifikasi administrasi beberapa waktu lalu.
"Enggak itu enggak benar, datanya tidak seperti itu. Saya katakan itu bukan dari saya, karena saya tidak pernah memberikan hasil tersebut," kata Nanik di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2013).
Dia melanjutkan, pengumpulan data verifikasi administrasi yang dilakukan di Hotel Borubudur terbilang ketat, bahkan, hanya orang terbatas saja yang dapat memasuki wilayah tersebut, itu pun dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
"Di sana (Hotel Borobudur) ada 50 komputer di mana data itu menempel pada komputer tersebut, tidak ada yang dapat membawa pulang data hasil verifikasi administrasi," terangnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, tampilan hasil verifikasi yang dimiliki partai juga tidak sesuai dengan yang ada di lembaga pemilihan. "Bentuknya tidak seperti itu," jawabnya.
Sebelumnya, dalam persidangan DKPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menunjukkan dalam persidangan terkait hasil verifikasi administrasi partai yang di dalamnya, disebutkan beberapa partai mestinya tidak memenuhi persyaratan. "Ketua Majelis DKPP, data ini kami dapatkan dari orang KPU yaitu Ibu Nanik," kata Ketua Umum PPPI, Daniel Hutapea.
Dikatakan dia, data yang didapatkan partai tersebut tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dimiliki oleh KPU saat melakukan verifikasi administrasi beberapa waktu lalu.
"Enggak itu enggak benar, datanya tidak seperti itu. Saya katakan itu bukan dari saya, karena saya tidak pernah memberikan hasil tersebut," kata Nanik di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2013).
Dia melanjutkan, pengumpulan data verifikasi administrasi yang dilakukan di Hotel Borubudur terbilang ketat, bahkan, hanya orang terbatas saja yang dapat memasuki wilayah tersebut, itu pun dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
"Di sana (Hotel Borobudur) ada 50 komputer di mana data itu menempel pada komputer tersebut, tidak ada yang dapat membawa pulang data hasil verifikasi administrasi," terangnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, tampilan hasil verifikasi yang dimiliki partai juga tidak sesuai dengan yang ada di lembaga pemilihan. "Bentuknya tidak seperti itu," jawabnya.
Sebelumnya, dalam persidangan DKPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menunjukkan dalam persidangan terkait hasil verifikasi administrasi partai yang di dalamnya, disebutkan beberapa partai mestinya tidak memenuhi persyaratan. "Ketua Majelis DKPP, data ini kami dapatkan dari orang KPU yaitu Ibu Nanik," kata Ketua Umum PPPI, Daniel Hutapea.
(maf)
