Dituding malapraktik, FMGJ desak Kemendikbud hapus UN
Kamis, 18 April 2013 - 16:33 WIB
Dituding malapraktik, FMGJ desak Kemendikbud hapus UN
A
A
A
Sindonews.com - Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) menuntut agar tahun ini adalah tahun terakhir pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). FMGJ juga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendiknas) segera mundur dari jabatannya karena sudah membuat kacau pelaksanaan UN.
"Sudah saatnya pemerintah menghentikan malpraktek ini kepada dunia pendidikan kita dan sudah saatnya Ujian Nasional yang menjadi keroyokan proyek ini dihentikan," ujar Ketua FMGJ Retno Listyarti di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).
Lanjut Retno, selama proses UN berlangsung, FMGJ membuka posko pengaduan terkait masalah UN di berbagai daerah yang ternyata masih banyak ditemukan kecurangan UN dan beredarnya kunci jawaban masih terjadi di daerah-daerah.
Modusnya yaitu siswa membeli sendiri dengan kisaran harga per paket soal Rp 8 juta, dan para siswa patungan sebesar Rp 100.000- Rp 250.000. Modus lainnya yaitu kunci jawaban diberikan oleh pihak sekolahan (panitia) baik sebelum UN berlangsung maupun pada saat UN berlangsung.
"Modus lainnya yaitu jawaban UN dibetulkan oleh tim sukses UN di sekolah tersebut, setelah para pengawas ruang meninggalkan sekolah dan juga modus LKJN UN baru diantar ke kantor polisi setempat pada pukul 15.00 WIB."
"Padahal seharusnya jam 13.00 WIB sudah diserahkan. Keterlambatan ini cenderung disepakati bersama untuk memberi waktu membetulkan jawaban siswa," sambungnya.
"Sudah saatnya pemerintah menghentikan malpraktek ini kepada dunia pendidikan kita dan sudah saatnya Ujian Nasional yang menjadi keroyokan proyek ini dihentikan," ujar Ketua FMGJ Retno Listyarti di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).
Lanjut Retno, selama proses UN berlangsung, FMGJ membuka posko pengaduan terkait masalah UN di berbagai daerah yang ternyata masih banyak ditemukan kecurangan UN dan beredarnya kunci jawaban masih terjadi di daerah-daerah.
Modusnya yaitu siswa membeli sendiri dengan kisaran harga per paket soal Rp 8 juta, dan para siswa patungan sebesar Rp 100.000- Rp 250.000. Modus lainnya yaitu kunci jawaban diberikan oleh pihak sekolahan (panitia) baik sebelum UN berlangsung maupun pada saat UN berlangsung.
"Modus lainnya yaitu jawaban UN dibetulkan oleh tim sukses UN di sekolah tersebut, setelah para pengawas ruang meninggalkan sekolah dan juga modus LKJN UN baru diantar ke kantor polisi setempat pada pukul 15.00 WIB."
"Padahal seharusnya jam 13.00 WIB sudah diserahkan. Keterlambatan ini cenderung disepakati bersama untuk memberi waktu membetulkan jawaban siswa," sambungnya.
(kri)
