KPK diminta gerak cepat usut penyimpangan proyek UN
Selasa, 16 April 2013 - 14:47 WIB
KPK diminta gerak cepat usut penyimpangan proyek UN
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bisa bergerak lebih cepat dari tim investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menelusuri dugaan adanya kecurangan terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Hal tersebut menyusul kegagalan PT Ghalia Indonesia Printing dalam menyelesaikan proyek lembar soal dan jawaban bernilai Rp22 miliar itu.
“KPK jangan didahului oleh tim dari Kemendikbud yang dipimpin oleh Inspektorat Jenderal,“ kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Uchok pun beralasan, hal tersebut dimaksudkan agar Kemendikbud tidak berusaha menutup-nutupi hasil dari tim investigasi, jika memang nantinya benar ditemukan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. “Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK mesti bekerja lebih dulu buat mencari adanya penyimpangan di proses tender Kemendikbud,“ paparnya.
Oleh karena itu, Uchok mengakui, dalam kedatangannya hari ini ke KPK, sekaligus untuk melaporkan temuan indikasi korupsi yang telah terjadi dalam proses pengandaan dan distribusi soal-soal UN.
“Karena kita lihat dari proses tender tidak adil. Karena pemenang tender adalah perusahaan yang menawarkan harga tinggi. Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik, tapi dikalahkan. Itu yang kita laporkan diperkuat dengan bukti lainnya,“ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penundaan UN di 11 provinsi oleh Kemendikbud terus menuai kecaman keras. Bahkan, M Nuh didesak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jimmy Paat mengatakan, M Nuh sudah seharusnya malu dengan kejadian ini dan berjiwa besar melepas jabatannya. "Harusnya Menteri Nuh malu, kalau berjiwa ksatria dia mundur. Kejadian ini enggak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews.
Hal tersebut menyusul kegagalan PT Ghalia Indonesia Printing dalam menyelesaikan proyek lembar soal dan jawaban bernilai Rp22 miliar itu.
“KPK jangan didahului oleh tim dari Kemendikbud yang dipimpin oleh Inspektorat Jenderal,“ kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Uchok pun beralasan, hal tersebut dimaksudkan agar Kemendikbud tidak berusaha menutup-nutupi hasil dari tim investigasi, jika memang nantinya benar ditemukan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. “Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK mesti bekerja lebih dulu buat mencari adanya penyimpangan di proses tender Kemendikbud,“ paparnya.
Oleh karena itu, Uchok mengakui, dalam kedatangannya hari ini ke KPK, sekaligus untuk melaporkan temuan indikasi korupsi yang telah terjadi dalam proses pengandaan dan distribusi soal-soal UN.
“Karena kita lihat dari proses tender tidak adil. Karena pemenang tender adalah perusahaan yang menawarkan harga tinggi. Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik, tapi dikalahkan. Itu yang kita laporkan diperkuat dengan bukti lainnya,“ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penundaan UN di 11 provinsi oleh Kemendikbud terus menuai kecaman keras. Bahkan, M Nuh didesak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jimmy Paat mengatakan, M Nuh sudah seharusnya malu dengan kejadian ini dan berjiwa besar melepas jabatannya. "Harusnya Menteri Nuh malu, kalau berjiwa ksatria dia mundur. Kejadian ini enggak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews.
(maf)
