TII nilai Golkar parpol yang tak kooperatif
Selasa, 16 April 2013 - 14:07 WIB
TII nilai Golkar parpol yang tak kooperatif
A
A
A
Sindonews.com - Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil surveinya mengenai transparansi partai politik (Parpol). Namun dari beberapa parpol di Senayan, TII mencatat Partai Golkar paling tidak kooperatif selama proses survei.
Peneliti TII Putut Aryo Saputro menjelaskan, dari sembilan parpol sangat beragam dalam memberikan respon terhadap survei ini. Menurutnya, dari delapan partai yang ada di Senayan, semuanya sangat kooperatif, dengan membuka diri untuk proses assessment dan audiensi.
"Sama sekali tidak membuka komunikasi (Partai Golkar) dengan TII," ujar Putut saat konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Putut mengatakan, informasi yang wajib disediakan oleh parpol sesuai Undang-undang (UU). Berikut urutan tingkat kooperatif partai berdasarkan nilai tertinggi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3,67, disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3,50, Partai Amanat Nasional (PAN) 3,47, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2,14 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,13. "Dalam hal informasi wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan," ucapnya.
Sementara informasi yang wajib dipublikasikan oleh parpol, Gerindra mendapat score paling tinggi 3,88 disusul PAN 3,47, PDIP 3,67, Hanura 2,14, dan PKB 2,13. "Dalam hal informasi yang wajib dipublikasikan, hanya dua partai (Gerindra dan PAN) yang sudah transparan," ujarnya.
Mengenai informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah, Gerindra, PAN, PDIP, Hanura dengan score 4,00 sementara PKB diatas 3,67. "Dalam hal informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah, semua partai politik memiliki tingkat transparan yang baik," kata dia.
Dari lima partai yang disurvei, tiga partai politik dengan score diatas 3,00 yakni Gerindra, PAN, PDIP sudah transparan, sementara PKB dan Hanura belum transparan.
Survei tersebut dilakukan pada bulan Juni 2012 sampai April 2013, dengan metode pengumpulan data dialkukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat DPP.
Peneliti TII Putut Aryo Saputro menjelaskan, dari sembilan parpol sangat beragam dalam memberikan respon terhadap survei ini. Menurutnya, dari delapan partai yang ada di Senayan, semuanya sangat kooperatif, dengan membuka diri untuk proses assessment dan audiensi.
"Sama sekali tidak membuka komunikasi (Partai Golkar) dengan TII," ujar Putut saat konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Putut mengatakan, informasi yang wajib disediakan oleh parpol sesuai Undang-undang (UU). Berikut urutan tingkat kooperatif partai berdasarkan nilai tertinggi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3,67, disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3,50, Partai Amanat Nasional (PAN) 3,47, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2,14 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,13. "Dalam hal informasi wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan," ucapnya.
Sementara informasi yang wajib dipublikasikan oleh parpol, Gerindra mendapat score paling tinggi 3,88 disusul PAN 3,47, PDIP 3,67, Hanura 2,14, dan PKB 2,13. "Dalam hal informasi yang wajib dipublikasikan, hanya dua partai (Gerindra dan PAN) yang sudah transparan," ujarnya.
Mengenai informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah, Gerindra, PAN, PDIP, Hanura dengan score 4,00 sementara PKB diatas 3,67. "Dalam hal informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah, semua partai politik memiliki tingkat transparan yang baik," kata dia.
Dari lima partai yang disurvei, tiga partai politik dengan score diatas 3,00 yakni Gerindra, PAN, PDIP sudah transparan, sementara PKB dan Hanura belum transparan.
Survei tersebut dilakukan pada bulan Juni 2012 sampai April 2013, dengan metode pengumpulan data dialkukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat DPP.
(maf)
