Soal UN dicetak di daerah dinilai bukan solusi
Selasa, 16 April 2013 - 07:32 WIB
Soal UN dicetak di daerah dinilai bukan solusi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menimpakan kesalahan keterlambatan Ujian Nasional (UN) pada PT Ghalia Indonesia Printing dalam kasus pencetakan soal UN 2012/2013. Akibat kesalahan itu, pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi harus ditunda hingga 18 April mendatang.
Akibat keterlambatan pengiriman soal UN ke daerah Indonesia Bagian Tengah itu, muncul wacana agar pencetakan soal soal ujian dilakukan daerah. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pendistribusian soal ke sekolah-sekolah.
Namun, wacana itu langsung mendapat kritik dari Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jimmy Paat. Menurutnya, jika memang ada pemikiran seperti itu seharusnya bukan muncul setelah ada persoalan.
"Itu sudah harus dipikirkan jauh sebelum ada persoalan. Memecahkannya jangan setelah ada persoalan, ini lagi-lagi ketidakmampuan melihat ke depan para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan ini harus sudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/4/2013).
Menurutnya, pencetakan soal UN dikembalikan ke daerah bukan menjadi solusi yang terbaik. Sebab, ia meragukan perusahaan percetakan di daerah memiliki standar yang seperti yang ditetapkan Kemendikbud.
"Ada enggak di provinsi misalnya di Papua, penerbitan-penerbitan memenuhi standar yang nasional yang diminta oleh Kemendikbud. Kalau dibilang harus kembali di daerah bisa berabe. Di daerah tidak banyak percetakan yang sebagus nasional kualitasnya. Saya ragu kalau itu pemecahannya," tandasnya.
Ia melanjutkan, PT Ghalia Indonesia Printing yang berada di Jakarta dan sudah melewati proses tender tak mampu mencapai target yang sudah diberikan. Apalagi jika pencetakan dilakukan daerah, ia meyakini akan semakin menambah carut-marut penyelenggaraan UN.
"Sekarang tergantung standar yang dibuat Kemendibud untuk perusahaan-perusahaan percetakan. Yang di Jakarta saja enggak jaminan memenuhi standar yang ada, apalagi yang di daerah," ujarnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku panitia pelaksana Ujian Nasional SLTA 2013 mengklaim, pihaknya sudah melakukan semua prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Termasuk pemilihan perusahaan percetakan yang diberi kesempatan untuk ikut dalam proyek itu.
Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria mengatakan, semua standar yang sudah seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahkan dia mengelak, jika dikatanya bersalah dalam pemilihan PT Ghalia Indonesia Printing yang telah gagal menjalankan proyek sesuai dengan perjanjian.
"Soal kekeliruan percetakan. Proses tender dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Teuku saat menggelar jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin 15 April 2013 malam.
Teuku mengatakan, perusahaan yang perusahaan yang ada pun sudah mereka percayakan, karena berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang mereka ajukan pada proses pelelangan. "Tapi berdasarkan pengalaman pengalaman PT Ghalia mempunyai peralatan yang cukup lengkap," kata dia.
Dia mengatakan, PT Ghalia pada awalnya menyanggupi untuk menuntaskan penyetakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi, dia juga tidak mengetahui, kenapa ada keterlambatan dalam penyetakan soal UN 2013.
"Jadi memang sudah sejak awal terlihat tanda tanda dan sudah diupayakan dipacu pengerjaannya tapi bagaimana sampai batas akhir pengiriman bahan UN tidak selesai," kilahnya.
Akibat keterlambatan pengiriman soal UN ke daerah Indonesia Bagian Tengah itu, muncul wacana agar pencetakan soal soal ujian dilakukan daerah. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pendistribusian soal ke sekolah-sekolah.
Namun, wacana itu langsung mendapat kritik dari Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jimmy Paat. Menurutnya, jika memang ada pemikiran seperti itu seharusnya bukan muncul setelah ada persoalan.
"Itu sudah harus dipikirkan jauh sebelum ada persoalan. Memecahkannya jangan setelah ada persoalan, ini lagi-lagi ketidakmampuan melihat ke depan para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan ini harus sudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/4/2013).
Menurutnya, pencetakan soal UN dikembalikan ke daerah bukan menjadi solusi yang terbaik. Sebab, ia meragukan perusahaan percetakan di daerah memiliki standar yang seperti yang ditetapkan Kemendikbud.
"Ada enggak di provinsi misalnya di Papua, penerbitan-penerbitan memenuhi standar yang nasional yang diminta oleh Kemendikbud. Kalau dibilang harus kembali di daerah bisa berabe. Di daerah tidak banyak percetakan yang sebagus nasional kualitasnya. Saya ragu kalau itu pemecahannya," tandasnya.
Ia melanjutkan, PT Ghalia Indonesia Printing yang berada di Jakarta dan sudah melewati proses tender tak mampu mencapai target yang sudah diberikan. Apalagi jika pencetakan dilakukan daerah, ia meyakini akan semakin menambah carut-marut penyelenggaraan UN.
"Sekarang tergantung standar yang dibuat Kemendibud untuk perusahaan-perusahaan percetakan. Yang di Jakarta saja enggak jaminan memenuhi standar yang ada, apalagi yang di daerah," ujarnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku panitia pelaksana Ujian Nasional SLTA 2013 mengklaim, pihaknya sudah melakukan semua prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Termasuk pemilihan perusahaan percetakan yang diberi kesempatan untuk ikut dalam proyek itu.
Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria mengatakan, semua standar yang sudah seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahkan dia mengelak, jika dikatanya bersalah dalam pemilihan PT Ghalia Indonesia Printing yang telah gagal menjalankan proyek sesuai dengan perjanjian.
"Soal kekeliruan percetakan. Proses tender dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Teuku saat menggelar jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin 15 April 2013 malam.
Teuku mengatakan, perusahaan yang perusahaan yang ada pun sudah mereka percayakan, karena berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang mereka ajukan pada proses pelelangan. "Tapi berdasarkan pengalaman pengalaman PT Ghalia mempunyai peralatan yang cukup lengkap," kata dia.
Dia mengatakan, PT Ghalia pada awalnya menyanggupi untuk menuntaskan penyetakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi, dia juga tidak mengetahui, kenapa ada keterlambatan dalam penyetakan soal UN 2013.
"Jadi memang sudah sejak awal terlihat tanda tanda dan sudah diupayakan dipacu pengerjaannya tapi bagaimana sampai batas akhir pengiriman bahan UN tidak selesai," kilahnya.
(kri)
