Hanura minta pengesahan RUU Ormas ditunda
Jum'at, 12 April 2013 - 08:42 WIB
Hanura minta pengesahan RUU Ormas ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) ditunda. Pasalnya, banyak elemen masyarakat tak menghendaki pengesahan RUU itu.
Bahkan ormas-ormas besar di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menolak RUU itu.
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin, penundaan pengesahan RUU itu guna mengakomodir suara masyarakat.
"Fraksi Partai Hanura secara resmi telah bersurat kepada pimpinan DPR untuk meminta agar pengesahan RUU Ormas ditunda ke masa sidang berikut," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (12/4/2013).
Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, sambung Saleh sebaiknya melakukan sosialisasi lebih konprehensif kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh NU supaya permasalahan dua organisasi besar tersebut bisa diakomodir, dengan mempertimbangkan organisasi lainnya pula.
Jika sudah disosialisasikan secara menyeluruh, diharapkan ada kesepahaman bersama, sehingga RUU bisa disahkan.
"Saya kira inilah jalan tengah yang paling ideal tanpa ada yang merasa menang atau kalah demi keutuhan dan ketentraman masyarakat Indonesia," imbuh anggota Komisi V DPR RI ini.
Bahkan ormas-ormas besar di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menolak RUU itu.
Menurut Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin, penundaan pengesahan RUU itu guna mengakomodir suara masyarakat.
"Fraksi Partai Hanura secara resmi telah bersurat kepada pimpinan DPR untuk meminta agar pengesahan RUU Ormas ditunda ke masa sidang berikut," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (12/4/2013).
Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, sambung Saleh sebaiknya melakukan sosialisasi lebih konprehensif kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh NU supaya permasalahan dua organisasi besar tersebut bisa diakomodir, dengan mempertimbangkan organisasi lainnya pula.
Jika sudah disosialisasikan secara menyeluruh, diharapkan ada kesepahaman bersama, sehingga RUU bisa disahkan.
"Saya kira inilah jalan tengah yang paling ideal tanpa ada yang merasa menang atau kalah demi keutuhan dan ketentraman masyarakat Indonesia," imbuh anggota Komisi V DPR RI ini.
(lns)
