Kejar ketertinggalan, otonomi PT sebuah keharusan
Kamis, 11 April 2013 - 16:12 WIB
Kejar ketertinggalan, otonomi PT sebuah keharusan
A
A
A
Sindonews.com - Pemberlakukan otonomi Perguruan Tinggi (PT) menjadi keharusan untuk diterapkan pemerintah pada semua jenjang PT di seluruh Indonesia.
Hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggal pendidikan tinggi nasional di tingkat internasional. Adanya konsep Badan Layanan Umum (BLU) PT diakui beberapa pengamat pendidikan, sebagai sebuah kemunduran.
Pasalnya, perguruan tinggi tak ubahnya pelaksana satuan kerja pemerintah yang mengurusi administrasi. Demikian yang mengemuka dalam Simposium Nasional ‘Kontroversi Status PTN dan Masa Depan Otonomi Akademik’ yang berlangsung di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo Magister Managemen FEB UGM, di Yogyakarta, Kamis (11/4/2013).
Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Pratikno mengatakan, pendidikan tinggi Indonesia membutuhkan kebijakan revolusioner untuk meningkatkan percepatan kualitas pendidikan tinggi, agar bisa sejajar dengan perguruan tinggi luar negeri yang sudah lebih maju.
“Pemerintah seharusnya mendorong kampus yang menginternasional, jangan hanya mengurusi administrasi. Jangan sampai Rektor nantinya jadi kepala satuan kerja pemerintah,” kata Pratikno.
Debirokratisasi PT menurut Pratikno, sangat dibutuhkan agar PT mampu meningkatkan kinerja di bidang pendidikan dan penelitian dengan tetap mengedepankan transparansi, partisipatif dan responsif terhadap permaslahan bangsa.
“Negara kita sedang mengembangkan democratic governance, agar negara tidak terlalu birokratis, tapi yang terjadi di Perguruan Tinggi justru sebaliknya,” imbuhnya.
Hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggal pendidikan tinggi nasional di tingkat internasional. Adanya konsep Badan Layanan Umum (BLU) PT diakui beberapa pengamat pendidikan, sebagai sebuah kemunduran.
Pasalnya, perguruan tinggi tak ubahnya pelaksana satuan kerja pemerintah yang mengurusi administrasi. Demikian yang mengemuka dalam Simposium Nasional ‘Kontroversi Status PTN dan Masa Depan Otonomi Akademik’ yang berlangsung di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo Magister Managemen FEB UGM, di Yogyakarta, Kamis (11/4/2013).
Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Pratikno mengatakan, pendidikan tinggi Indonesia membutuhkan kebijakan revolusioner untuk meningkatkan percepatan kualitas pendidikan tinggi, agar bisa sejajar dengan perguruan tinggi luar negeri yang sudah lebih maju.
“Pemerintah seharusnya mendorong kampus yang menginternasional, jangan hanya mengurusi administrasi. Jangan sampai Rektor nantinya jadi kepala satuan kerja pemerintah,” kata Pratikno.
Debirokratisasi PT menurut Pratikno, sangat dibutuhkan agar PT mampu meningkatkan kinerja di bidang pendidikan dan penelitian dengan tetap mengedepankan transparansi, partisipatif dan responsif terhadap permaslahan bangsa.
“Negara kita sedang mengembangkan democratic governance, agar negara tidak terlalu birokratis, tapi yang terjadi di Perguruan Tinggi justru sebaliknya,” imbuhnya.
(maf)
