Pemilih pemula jadi sasaran empuk parpol
Selasa, 09 April 2013 - 16:17 WIB
Pemilih pemula jadi sasaran empuk parpol
A
A
A
Sindonews.com - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, pelajar atau pemilih pemula akan menjadi sasaran empuk 'serangan fajar' partai politik (parpol). Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, politik uang atau serangan fajar sudah lazim terjadi saat pemilu.
Meski secara harfiah diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pada permulaan hari, dalam pemilu, makna 'serangan fajar' menjadi luas.
"Sekarang modus suap makin bervariasi. Ada serangan dhuha, serangan dhuhur, serangan maghrib dan lain-lain. Money politic juga tidak lagi diberikan paska-bayar, tetapi juga pra-bayar," ungkap dia dalam pelatihan pendidikan politik pemilih pemula SMA dan MA se-DIY di Kampus Terpadu UMY, Selasa (9/4/2013).
Sebagai contoh, kata dia, parpol memberikan uang kepada pemilih yang bersedia 'dibeli' suaranya dan kembali memberikan uang pada pemilih yang mengirimkan bukti konkret berupa foto lembar pencoblosan.
Belum lagi, kata dia, ulah parpol yang menerbitkan voucer uang dengan nominal dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Pemilih yang berhak mendapatkan uang seperti nominal dalam voucer ialah orang yang bersedia melakukan serangkaian aksi seperti permintaan tim sukses.
Meliputi partisipasi dalam kampanye, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga masa pencoblosan.
Maraknya aksi suap saat pemilu dinilai Bambang lantaran usia demokrasi di Indonesia masih muda. Sejak diperjuangkan pada tahun 1999, praktis Indonesia baru menjalani 14 tahun masa demokrasi. Pada usia ini, pemilih cenderung bereuforia atau bersenang-senang.
"Pemilih kita masih bermasalah. Apalagi pemilih pemula yang belum tahu apa-apa jadi incaran. Seharusnya forum dan edukasi mengenai pendidikan politik seperti ini diperbanyak," terangnya.
Sayang, kata dia, program sejenis belum banyak diadakan parpol. Sebab, parpol tidak memiliki uang untuk menyelenggarakan acara sejenis dan pelatihan akan berujung pemilih menjadi kritis. Alhasil, kata dia, pemilih sulit ditipu.
Antisipasi politik uang, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti memilih sesuai hati nurani maupun memperbaiki masalah teknis yang meliputi menciptakan sistem dan pengawas yang lebih baik maupun hukum pidana lebih berat.
Meski secara harfiah diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pada permulaan hari, dalam pemilu, makna 'serangan fajar' menjadi luas.
"Sekarang modus suap makin bervariasi. Ada serangan dhuha, serangan dhuhur, serangan maghrib dan lain-lain. Money politic juga tidak lagi diberikan paska-bayar, tetapi juga pra-bayar," ungkap dia dalam pelatihan pendidikan politik pemilih pemula SMA dan MA se-DIY di Kampus Terpadu UMY, Selasa (9/4/2013).
Sebagai contoh, kata dia, parpol memberikan uang kepada pemilih yang bersedia 'dibeli' suaranya dan kembali memberikan uang pada pemilih yang mengirimkan bukti konkret berupa foto lembar pencoblosan.
Belum lagi, kata dia, ulah parpol yang menerbitkan voucer uang dengan nominal dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Pemilih yang berhak mendapatkan uang seperti nominal dalam voucer ialah orang yang bersedia melakukan serangkaian aksi seperti permintaan tim sukses.
Meliputi partisipasi dalam kampanye, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga masa pencoblosan.
Maraknya aksi suap saat pemilu dinilai Bambang lantaran usia demokrasi di Indonesia masih muda. Sejak diperjuangkan pada tahun 1999, praktis Indonesia baru menjalani 14 tahun masa demokrasi. Pada usia ini, pemilih cenderung bereuforia atau bersenang-senang.
"Pemilih kita masih bermasalah. Apalagi pemilih pemula yang belum tahu apa-apa jadi incaran. Seharusnya forum dan edukasi mengenai pendidikan politik seperti ini diperbanyak," terangnya.
Sayang, kata dia, program sejenis belum banyak diadakan parpol. Sebab, parpol tidak memiliki uang untuk menyelenggarakan acara sejenis dan pelatihan akan berujung pemilih menjadi kritis. Alhasil, kata dia, pemilih sulit ditipu.
Antisipasi politik uang, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti memilih sesuai hati nurani maupun memperbaiki masalah teknis yang meliputi menciptakan sistem dan pengawas yang lebih baik maupun hukum pidana lebih berat.
(mhd)
