Tidak adil, menteri nyaleg manfaatkan jabatan
Selasa, 09 April 2013 - 11:12 WIB
Tidak adil, menteri nyaleg manfaatkan jabatan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengritik para menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid-2 yang ingin maju kembali sebagai calon legislatif (caleg) Pemilu 2014.
Menurutnya, para menteri yang akan jadi caleg itu sebaiknya tidak mamanfaatkan jabata atau fasilitas pemerintahan untuk kepentingan kampanye mereka.
"Tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan caleg, jabatan menteri itu cukup terhormat," tukas Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
"Nah menjadi tidak adil adalah saat menteri menggunakan infrastruktur yang dimiliki, program-program yang dia miliki untuk memenangkan dirinya," imbuh pria akrab disapa Pram ini mengritik.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini seharusnya Presiden membuat aturan agar proses pencalegan itu tidak menggagu kinerja para menteri.
"Ini juga jadi kritik pemerintah kita, bahwa secara khusus SBY harus mengatur itu," tukasnya.
Alangkah lebih baik, lanjut Pramono apabila menteri menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai dengan sumpah jabatan, bukan memanfaatkan momen dan berlomba-lomba untuk jadi anggota legislatif.
"Jabatan menteri maupun anggota legiltaif kalau dalam perspektif itu jadi kayak kerja sambilan aja," tukasnya.
Tanggung jawab menteri terhadap departemen yang membawahi sampai ke daerah, kata Pram tentu jabatanya lebih berat daripada kepala daerah. Sehingga waktu menteri tidak akan cukup apalagi harus mempersiapkan sebagai caleg.
Menurutnya, para menteri yang akan jadi caleg itu sebaiknya tidak mamanfaatkan jabata atau fasilitas pemerintahan untuk kepentingan kampanye mereka.
"Tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan caleg, jabatan menteri itu cukup terhormat," tukas Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
"Nah menjadi tidak adil adalah saat menteri menggunakan infrastruktur yang dimiliki, program-program yang dia miliki untuk memenangkan dirinya," imbuh pria akrab disapa Pram ini mengritik.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini seharusnya Presiden membuat aturan agar proses pencalegan itu tidak menggagu kinerja para menteri.
"Ini juga jadi kritik pemerintah kita, bahwa secara khusus SBY harus mengatur itu," tukasnya.
Alangkah lebih baik, lanjut Pramono apabila menteri menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai dengan sumpah jabatan, bukan memanfaatkan momen dan berlomba-lomba untuk jadi anggota legislatif.
"Jabatan menteri maupun anggota legiltaif kalau dalam perspektif itu jadi kayak kerja sambilan aja," tukasnya.
Tanggung jawab menteri terhadap departemen yang membawahi sampai ke daerah, kata Pram tentu jabatanya lebih berat daripada kepala daerah. Sehingga waktu menteri tidak akan cukup apalagi harus mempersiapkan sebagai caleg.
(lns)
