Pusat kekuasaan sedang alami crisis gezag
Minggu, 07 April 2013 - 13:38 WIB
Pusat kekuasaan sedang alami crisis gezag
A
A
A
Sindonews.com - Fenomena kekerasan yang sedang melanda Indonesia, seperti kekerasan kelompok atau organisasi massa, kekerasan di Palopo, penyerbuan Lapas Cebongan, merupakan dampak dari krisis kewibawaan yang serius di pusat kekuasaan.
Krisis kewibawaan ini diistilahkan pengamat politik Mulyana W Kusumah sebagai crisis gezag. Seperti disampaikannya kepada Sindonews, Sabtu 6 April 2013 malam.
Untuk memulihkan crisis gezag, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus melakukan langkah-langkah konstitusional agar Indonesia dapat tetap sebagai negara hukum.
"Sebagaimana diamanatkan para pemimpin bangsa yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945 (lama) dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President)," tegasnya.
Menurutnya, tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk membentuk Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia akan gagal bila Presiden tidak mampu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab konstitusional secara efektif.
Namun untuk memulihkan crisis gezag tidak hanya tugas presiden. Lembaga negara seperti MPR, DPR dan DPD di sisa masa jabatan 1,5 tahun juga harus memusatkan perhatian dan menjalankan peran dan fungsi untuk mengawal pencapaian tujuan-tujuan konstitusi dan penegakan kedaulatan hukum (The Rule of Law).
"Para aktor di lembaga-lembaga negara diharapkan tidak terjebak dalam sindroma selebritas dan membangun narasi politik untuk kepentingan pemilu," tukasnya.
Krisis kewibawaan ini diistilahkan pengamat politik Mulyana W Kusumah sebagai crisis gezag. Seperti disampaikannya kepada Sindonews, Sabtu 6 April 2013 malam.
Untuk memulihkan crisis gezag, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus melakukan langkah-langkah konstitusional agar Indonesia dapat tetap sebagai negara hukum.
"Sebagaimana diamanatkan para pemimpin bangsa yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945 (lama) dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President)," tegasnya.
Menurutnya, tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk membentuk Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia akan gagal bila Presiden tidak mampu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab konstitusional secara efektif.
Namun untuk memulihkan crisis gezag tidak hanya tugas presiden. Lembaga negara seperti MPR, DPR dan DPD di sisa masa jabatan 1,5 tahun juga harus memusatkan perhatian dan menjalankan peran dan fungsi untuk mengawal pencapaian tujuan-tujuan konstitusi dan penegakan kedaulatan hukum (The Rule of Law).
"Para aktor di lembaga-lembaga negara diharapkan tidak terjebak dalam sindroma selebritas dan membangun narasi politik untuk kepentingan pemilu," tukasnya.
(hyk)
