Kasus LP Cebongan, SBY harus bentuk tim independen
Minggu, 31 Maret 2013 - 17:22 WIB
Kasus LP Cebongan, SBY harus bentuk tim independen
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didorong membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar hingga saat ini terlalu banyak tim investigasi. Namun, dia mengkhawatirkan tim tersebut justru saling bersaing satu dengan yang lainnya.
"Saya khawatir ke depan ada pertandingan investigasi dari polisi, Kompolnas, Komnas HAM melalui tim investigasi," kata Haris dalam diskusi bertema "Huru-hara dan Kekerasan di Indonesia, Kemana Intelijen Negara?" di kawasan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/3/2013).
Dia mengatakan, tim independen itu bisa berjumlah antara lima hingga tujuh orang. Hasilnya, dilaporkan langsung ke Presiden. "Ini harus segera dibentuk karena telah mencoreng hukum di Indonesia," katanya.
Menurutnya, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa membuka kasus serupa lainnya dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada tempat selain LP.
"Dan Presiden harus membuka kasus ini dengan jelas karena bisa saja (kasus Cebongan) terjadi di DPR, Istana dan ketegangan Polri dan tni kembali terjadi kalau tidak segera terselesaikan," tukasnya.
Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar hingga saat ini terlalu banyak tim investigasi. Namun, dia mengkhawatirkan tim tersebut justru saling bersaing satu dengan yang lainnya.
"Saya khawatir ke depan ada pertandingan investigasi dari polisi, Kompolnas, Komnas HAM melalui tim investigasi," kata Haris dalam diskusi bertema "Huru-hara dan Kekerasan di Indonesia, Kemana Intelijen Negara?" di kawasan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/3/2013).
Dia mengatakan, tim independen itu bisa berjumlah antara lima hingga tujuh orang. Hasilnya, dilaporkan langsung ke Presiden. "Ini harus segera dibentuk karena telah mencoreng hukum di Indonesia," katanya.
Menurutnya, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa membuka kasus serupa lainnya dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada tempat selain LP.
"Dan Presiden harus membuka kasus ini dengan jelas karena bisa saja (kasus Cebongan) terjadi di DPR, Istana dan ketegangan Polri dan tni kembali terjadi kalau tidak segera terselesaikan," tukasnya.
(kur)
