Priyo tak perlu aktif sikapi kasus korupsi Alquran
Senin, 27 Mei 2013 - 16:14 WIB
Priyo tak perlu aktif sikapi kasus korupsi Alquran
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI yang juga politikus Partai Golkar, Priyo Budi Santoso disarankan tidak perlu aktif menyikapi kabar dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus pengadaan Alquran dan alat laboratorium di Kementerian Agama.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari hingga kini belum ada informasi maupun surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, Priyo pun diminta untuk bersikap pasif.
"Saya rasa karena berita-berita tersebut merugikan integritas dan kredibilitasnya saya rasa perlu setidaknya dia pasif dengan menjawab pertanyaan teman-teman media," kata Hajriyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Dirinya berpendapat, jika Priyo terlalu aktif menyikapi kabar itu justru nantinya akan menjadi pertanyaan di masyarakat mengenai kabar tersebut.
"Jadi, tidak perlu dia aktif dengan jumpa pers karena akan menimbulkan pertanyaan di publik. Padahal dipanggil juga belum," terangnya.
Sebelumnya, Hajriyanto juga menyampaikan jika DPP Partai Golkar belum mengambil sikap terkait kabar tersebut lantaran tidak ada keterangan resmi dari lembaga superbody itu.
"Maka DPP berada pada posisi pasif terhadap berita tersebut dan menyerahkan seluruhnya ke KPK, kecuali jika ada pemanggilan akan mengklarifikasi, tetapi sampai hari ini tidak ada (surat) dari KPK maka DPP bersikap pasif menunggu," terangnya.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari hingga kini belum ada informasi maupun surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, Priyo pun diminta untuk bersikap pasif.
"Saya rasa karena berita-berita tersebut merugikan integritas dan kredibilitasnya saya rasa perlu setidaknya dia pasif dengan menjawab pertanyaan teman-teman media," kata Hajriyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Dirinya berpendapat, jika Priyo terlalu aktif menyikapi kabar itu justru nantinya akan menjadi pertanyaan di masyarakat mengenai kabar tersebut.
"Jadi, tidak perlu dia aktif dengan jumpa pers karena akan menimbulkan pertanyaan di publik. Padahal dipanggil juga belum," terangnya.
Sebelumnya, Hajriyanto juga menyampaikan jika DPP Partai Golkar belum mengambil sikap terkait kabar tersebut lantaran tidak ada keterangan resmi dari lembaga superbody itu.
"Maka DPP berada pada posisi pasif terhadap berita tersebut dan menyerahkan seluruhnya ke KPK, kecuali jika ada pemanggilan akan mengklarifikasi, tetapi sampai hari ini tidak ada (surat) dari KPK maka DPP bersikap pasif menunggu," terangnya.
(kri)
