Pengamat: Tak ada jaminan loyalis Anas aman
Sabtu, 23 Maret 2013 - 10:02 WIB
Pengamat: Tak ada jaminan loyalis Anas aman
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, tak ada jaminan loyalis Anas akan tetap aman sekalipun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengisi posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
"Mau gimana pun loyalis Anas akan tergusur kok. Apalagi fungsionaris Partai Demokrat kompak untuk mengusung kader sendiri dan itu pastinya bukan SBY," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (23/3/2013)
Artinya, lanjut Muradi, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali akan menjadi pertempuran terakhir bagi loyalis Anas untuk setidaknya kalah terhormat. Karena itu, dimajukan sosok Wasekjen Partai Demokrat Saan mustopa.
"Karena itu usulan tersebut (SBY jadi ketum) bukan hanya terlambat, tapi juga membuat loyalis SBY berang. Sebab biar bagaimana pun SBY harus tetap ditinggikan statusnya. Dan usulan Gede Pasek itu dianggap sebagai pelecehan atas jasa-jasa SBY pada Partai Demokrat," jelasnya.
Selain itu, kelompok tua atau loyalis SBY beranggapan jika loyalis Anas diamputasi maka faksi dan kubu-kubuan di Partai Demokrat dengan sendirinya berakhir. Jika melihat dinamika di internal Partai Demokrat, maka pendekatan ideal pembangunan parpol sulit digunakan.
"Karena kenyataan Partai Demokrat dikendalikan dan dikontrol oleh SBY. Pilihan Pasek dan loyalis Anas memang hanya satu, kembali ke PD dengan mengikuti aturan yang ada. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebab, sulit rasanya loyalis Anas memilih mundur dan menjadi pesakitan korupsi seperti Anas," paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika melihat kader Demokrat belum siap menjalankan demokrasi substansial sehingga perlu dipikirkan di internal partainya terkait demokrasi terpimpin.
"Saya mengusulkan ke depan dilakukan demokrasi terpimpin di Demokrat. Sehingga jelas otoritasnya dimana," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2013.
Selain itu, Ketua Komisi III DPR ini menilai, Partai Demokrat saat ini perlu ada dekrit kembali ke AD/ART di kongres 2005. Pasalnya, struktur kepengurusan saat ini sangat gemuk sehingga menyulitkan gerak organisasi.
"AD/ART 2005 sudah berhasil menumbuhkan elektabilitas partai dengan cukup ramping dan bergerak cukup cepat," kata dia.
Kemudian, kata Pasek, saat ini yang pantas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, selain SBY tidak ada sosok yang bisa menyatukan faksi di internal Partai Demokrat.
"Hanya Pak SBY sebagai faktor perekat sementara 2015. Langsung saja dihandle oleh Pak SBY sebaga Ketum, kemudian demokrasinya terpimpin, AD/ART mengacu ke 2005," kata dia.
"Mau gimana pun loyalis Anas akan tergusur kok. Apalagi fungsionaris Partai Demokrat kompak untuk mengusung kader sendiri dan itu pastinya bukan SBY," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (23/3/2013)
Artinya, lanjut Muradi, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali akan menjadi pertempuran terakhir bagi loyalis Anas untuk setidaknya kalah terhormat. Karena itu, dimajukan sosok Wasekjen Partai Demokrat Saan mustopa.
"Karena itu usulan tersebut (SBY jadi ketum) bukan hanya terlambat, tapi juga membuat loyalis SBY berang. Sebab biar bagaimana pun SBY harus tetap ditinggikan statusnya. Dan usulan Gede Pasek itu dianggap sebagai pelecehan atas jasa-jasa SBY pada Partai Demokrat," jelasnya.
Selain itu, kelompok tua atau loyalis SBY beranggapan jika loyalis Anas diamputasi maka faksi dan kubu-kubuan di Partai Demokrat dengan sendirinya berakhir. Jika melihat dinamika di internal Partai Demokrat, maka pendekatan ideal pembangunan parpol sulit digunakan.
"Karena kenyataan Partai Demokrat dikendalikan dan dikontrol oleh SBY. Pilihan Pasek dan loyalis Anas memang hanya satu, kembali ke PD dengan mengikuti aturan yang ada. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebab, sulit rasanya loyalis Anas memilih mundur dan menjadi pesakitan korupsi seperti Anas," paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika melihat kader Demokrat belum siap menjalankan demokrasi substansial sehingga perlu dipikirkan di internal partainya terkait demokrasi terpimpin.
"Saya mengusulkan ke depan dilakukan demokrasi terpimpin di Demokrat. Sehingga jelas otoritasnya dimana," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2013.
Selain itu, Ketua Komisi III DPR ini menilai, Partai Demokrat saat ini perlu ada dekrit kembali ke AD/ART di kongres 2005. Pasalnya, struktur kepengurusan saat ini sangat gemuk sehingga menyulitkan gerak organisasi.
"AD/ART 2005 sudah berhasil menumbuhkan elektabilitas partai dengan cukup ramping dan bergerak cukup cepat," kata dia.
Kemudian, kata Pasek, saat ini yang pantas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, selain SBY tidak ada sosok yang bisa menyatukan faksi di internal Partai Demokrat.
"Hanya Pak SBY sebagai faktor perekat sementara 2015. Langsung saja dihandle oleh Pak SBY sebaga Ketum, kemudian demokrasinya terpimpin, AD/ART mengacu ke 2005," kata dia.
(kri)
