Dorong SBY jadi ketum, loyalis Anas cari aman?
Sabtu, 23 Maret 2013 - 07:02 WIB
Dorong SBY jadi ketum, loyalis Anas cari aman?
A
A
A
Sindonews.com - Berbagai wacana muncul menjelang bergulirnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali, salah satunya agar posisi ketua umum yang ditinggal Anas Urbaningrum kembali diisi oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wacana itu dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, wacana itu muncul karena keinginan adar tidak ada lagi matahari kembar di tubuh Partai Demokrat yakni, Majelis Tinggi dan Ketua Umum.
"Hal ini dalam teori penguatan kepartaian sangat baik. Artinya kewenangan ketua umum merupakan representasi dari parpol. Sehingga, posisi Majelis Tinggi hanya sebagai penasihat dan penjaga moral partai agar tetap berada di ruang dan jalur semestinya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (23/3/2013).
Di sisi lain, ia memandang, apa yang dilontarkan Gede Pasek adalah bagian dari cara loyalis Anas untuk memudarkan pendekatan 'faksi' yang selama ini bersembunyi di bawah nama SBY. Artinya, dengan SBY menjabat sebagai Ketua Umum maka roda partai akan lebih berjalan lancar.
"Selain itu, Pasek sadar benar kalau ketua umum yang terpilih bukan SBY maka dirinya dan loyalis Anas akan terdepak," ujarnya.
Dalam posisi ini, lanjut Muradi, Pasek mencoba menggunakan sifat keragu-raguan SBY dan pencitraan kebapakan SBY agar loyalis Anas dapat diperlakukan semestinya. Yang mana hal tersebut sulit didapat dari ketua umum selain SBY.
"Dari dua sisi tersebut maka bisa dilihat bahwa loyalis Anas kelihatan kehilangan amunisi untuk bisa tetap eksis di Partai Demokrat. Dengan kata lain Pasek menyadari bahwa masa depan politiknya terancam bila ketua umum Partai Demokrat bukan SBY," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika melihat kader Demokrat belum siap menjalankan demokrasi substansial sehingga perlu dipikirkan di internal partainya terkait demokrasi terpimpin.
"Saya mengusulkan ke depan dilakukan demokrasi terpimpin di Demokrat. Sehingga jelas otoritasnya dimana," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2013.
Selain itu, Ketua Komisi III DPR ini menilai, Partai Demokrat saat ini perlu ada dekrit kembali ke AD/ART di kongres 2005. Pasalnya, struktur kepengurusan saat ini sangat gemuk sehingga menyulitkan gerak organisasi.
"AD/ART 2005 sudah berhasil menumbuhkan elektabilitas partai dengan cukup ramping dan bergerak cukup cepat," kata dia.
Kemudian, kata Pasek, saat ini yang pantas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, diluar SBY tidak ada sosok yang bisa menyatukan faksi di internal Partai Demokrat.
"Hanya Pak SBY sebagai faktor perekat sementara 2015. Langsung saja dihandle oleh Pak SBY sebaga Ketum, kemudian demokrasinya terpimpin, AD/ART mengacu ke 2005," kata dia.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, wacana itu muncul karena keinginan adar tidak ada lagi matahari kembar di tubuh Partai Demokrat yakni, Majelis Tinggi dan Ketua Umum.
"Hal ini dalam teori penguatan kepartaian sangat baik. Artinya kewenangan ketua umum merupakan representasi dari parpol. Sehingga, posisi Majelis Tinggi hanya sebagai penasihat dan penjaga moral partai agar tetap berada di ruang dan jalur semestinya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (23/3/2013).
Di sisi lain, ia memandang, apa yang dilontarkan Gede Pasek adalah bagian dari cara loyalis Anas untuk memudarkan pendekatan 'faksi' yang selama ini bersembunyi di bawah nama SBY. Artinya, dengan SBY menjabat sebagai Ketua Umum maka roda partai akan lebih berjalan lancar.
"Selain itu, Pasek sadar benar kalau ketua umum yang terpilih bukan SBY maka dirinya dan loyalis Anas akan terdepak," ujarnya.
Dalam posisi ini, lanjut Muradi, Pasek mencoba menggunakan sifat keragu-raguan SBY dan pencitraan kebapakan SBY agar loyalis Anas dapat diperlakukan semestinya. Yang mana hal tersebut sulit didapat dari ketua umum selain SBY.
"Dari dua sisi tersebut maka bisa dilihat bahwa loyalis Anas kelihatan kehilangan amunisi untuk bisa tetap eksis di Partai Demokrat. Dengan kata lain Pasek menyadari bahwa masa depan politiknya terancam bila ketua umum Partai Demokrat bukan SBY," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika melihat kader Demokrat belum siap menjalankan demokrasi substansial sehingga perlu dipikirkan di internal partainya terkait demokrasi terpimpin.
"Saya mengusulkan ke depan dilakukan demokrasi terpimpin di Demokrat. Sehingga jelas otoritasnya dimana," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 Maret 2013.
Selain itu, Ketua Komisi III DPR ini menilai, Partai Demokrat saat ini perlu ada dekrit kembali ke AD/ART di kongres 2005. Pasalnya, struktur kepengurusan saat ini sangat gemuk sehingga menyulitkan gerak organisasi.
"AD/ART 2005 sudah berhasil menumbuhkan elektabilitas partai dengan cukup ramping dan bergerak cukup cepat," kata dia.
Kemudian, kata Pasek, saat ini yang pantas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, diluar SBY tidak ada sosok yang bisa menyatukan faksi di internal Partai Demokrat.
"Hanya Pak SBY sebagai faktor perekat sementara 2015. Langsung saja dihandle oleh Pak SBY sebaga Ketum, kemudian demokrasinya terpimpin, AD/ART mengacu ke 2005," kata dia.
(kri)
